Ketua Banggar DPR Dorong Penguatan Sektor Industri dan Pertanian

Samrut Lellolsima | Kamis, 06/08/2026 11:29 WIB

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (Foto: Dok. Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perlambatan sektor industri pengolahan dan pertanian di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026.

Menurut dia, capaian tersebut patut disyukuri mengingat perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik. Namun, ia menilai sebagian pertumbuhan tersebut juga ditopang oleh faktor-faktor musiman.

“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakmenentuan perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen," kata Said dalam keterangannya, Kamis (6/8).

Ia menjelaskan, masa libur sekolah pada Juli mendorong pertumbuhan sektor akomodasi, makanan, dan minuman hingga 10,6 persen. Sementara masa penerimaan peserta didik baru turut menopang sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,97 persen.

Selain itu, cuaca kemarau yang panas meningkatkan kebutuhan listrik untuk pendingin ruangan, ditambah kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik, sehingga sektor pengadaan listrik dan gas mampu tumbuh 10,81 persen.

Meski demikian, Said mengingatkan adanya perlambatan pada sektor industri pengolahan. Pada triwulan I 2026, sektor tersebut tumbuh 5,04 persen, namun melambat menjadi 4,52 persen pada triwulan II.

Menurutnya, kondisi itu perlu mendapat perhatian serius karena industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 18,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional.

“Industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sekaligus menjadi cerminan sebagian besar tenaga kerja formal,” ujarnya.

Politikus PDIP ini juga menyoroti perlambatan sektor pertanian. Meski panen raya padi berlangsung di berbagai daerah, pertumbuhan sektor pertanian turun dari 4,97 persen pada triwulan I menjadi 3,8 persen pada triwulan II 2026.

Ia mengatakan sektor pertanian memiliki peran strategis karena menyumbang 13,57 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 28,75 persen tenaga kerja nasional.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga juga mengalami perlambatan dari 5,52 persen pada triwulan I menjadi 5,05 persen pada triwulan II. Meski demikian, Said menilai kinerja tersebut masih cukup baik karena konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 53,3 persen terhadap PDB.

Di sisi lain, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen, sementara ekspor meningkat 4,13 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor triwulan I 2026 yang hanya mencapai 0,9 persen.

Selain menyoroti pertumbuhan ekonomi, Said juga mengingatkan pemerintah mengenai kondisi ketenagakerjaan yang masih didominasi pekerja informal.

Ia menyebut jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026. Sementara pekerja informal juga naik dari 87,74 juta menjadi 87,88 juta orang pada periode yang sama.

Namun, proporsi pekerja informal masih lebih besar, yakni mencapai 59,3 persen, sedangkan pekerja formal hanya 40,7 persen.

“Tantangan ke depan adalah meningkatkan proporsi tenaga kerja formal melalui perbaikan iklim usaha di sektor industri dan perdagangan serta mendorong inklusi pendidikan tinggi,” katanya.

Said menduga masih besarnya jumlah pekerja informal turut berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio pada Maret 2026 tercatat 0,368, naik dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363. Di kawasan perkotaan, gini ratio juga meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.

Karena itu, ia berharap pemerintah memperkuat program afirmasi bagi pekerja informal melalui perluasan jaminan sosial, kemudahan akses BPJS, pemberian beasiswa, hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.