Lestari Moerdijat: Angka Anak tidak Sekolah Harus Diatasi dengan Tepat

Eko Budhiarto | Kamis, 02/07/2026 19:49 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi bersama dengan langkah intervensi yang tepat.

"Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Kamis (2/7).

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mencatat, 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan, terdiri dari 1.913.633 anak belum pernah sekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Menurut Rerie, upaya mengatasi angka tidak sekolah harus ditangani hingga menyentuh akar masalahnya.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu mendorong optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa, serta political will dari para pemangku kepentingan untuk segera mengatasi persoalan tersebut.

"Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran," tegas Rerie.

Selain itu, ujar Rerie, program pendidikan kesetaraan non-formal seperti Paket A, B, dan C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja harus menjadi prioritas.

Lulusan program tersebut, jelas legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus dibekali kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan.

Karena, tambah Rerie, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari total 86,34% anak yang mengenyam pendidikan SLTA, sebanyak 33,21% di antaranya terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi dan akses.

"Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan," pungkas Rerie.