Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich (Foto: AFP)
Tel Aviv, Jurnas.com - Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, membeberkan bahwa jaksa penuntut di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag mengajukan surat perintah penangkapan rahasia terhadap dirinya.
Berbicara dalam sebuah konferensi pers pada Selasa (19/5), Smotrich tidak merinci siapa pihak yang telah memberi tahu dirinya mengenai adanya surat perintah tersebut pada Senin (18 /5) malam, mengingat proses pengajuan surat perintah penangkapan di ICC pada dasarnya bersifat rahasia.
Dia juga enggan membeberkan alasan-alasan mendasar dari pihak ICC di balik pengajuan tersebut. Merespons klaim ini, kantor jaksa penuntut di ICC menolak untuk memberikan komentar dengan alasan menjaga kerahasiaan proses hukum yang sedang berjalan.
Secara prosedural, tim jaksa penuntut dapat mengajukan permohonan rahasia kepada majelis hakim, yang nantinya harus menemukan adanya alasan serta bukti yang kuat untuk menyimpulkan bahwa seorang tersangka telah melakukan tindak kejahatan di bawah yurisdiksi ICC sebelum menyetujui permohonan tersebut.
"Pengadilan telah mengajukan permohonan rahasia untuk surat perintah penangkapan internasional terhadap saya," ujar Bezalel Smotrich dikutip dari Reuters.
Sebelumnya, pada November 2024, mahkamah internasional resmi menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant, serta seorang pemimpin Hamas, Ibrahim Al-Masri, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik bersenjata di Gaza.
Smotrich menyebut keputusan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat Israel tersebut sebagai bentuk deklarasi perang. Pernyataan ini dinilai mencerminkan kemarahan mendalam dari pihak pemerintah Israel atas apa yang mereka pandang sebagai bentuk dukungan penuh Otoritas Palestina terhadap langkah hukum internasional terkait perang Gaza.
Di sisi lain, Inggris bersama empat negara lainnya pada tahun lalu telah menjatuhkan sanksi resmi terhadap Smotrich serta menteri kabinet sayap kanan Israel lainnya, Itamar Ben-Gvir. Negara-negara tersebut menuduh keduanya telah berulang kali menghasut dan memicu aksi kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat.
Selama masa jabatannya, Smotrich kerap menyerukan penaklukan permanen atas wilayah Gaza serta pembangunan kembali pemukiman Yahudi di sana yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh Israel pada 2005, sebuah gagasan radikal yang sejauh ini telah ditolak oleh PM Benjamin Netanyahu.
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
