Pemandangan Kota Gaza di tengah serangan Israel (Foto: REUTERS)
Zagreb, Jurnas.com - Kroasia tidak akan menyetujui penunjukan duta besar baru Israel, karena kebijakan pemerintahan Zionis tersebut saat ini. Presiden Zoran Milanovic menegaskan sikap itu pada Senin (18/5) kemarin.
Milanovic, yang merupakan kritikus vokal terhadap kampanye militer Israel di Gaza, menyatakan bahwa calon duta besar yang diajukan belum menerima, dan tidak akan menerima persetujuannya.
Nissan Amdur, yang ditunjuk pada November untuk menggantikan duta besar saat ini, diperkirakan akan tiba di Kroasia pada akhir Mei sebagai kuasa usaha (charge d’affaires), sebuah posisi diplomatik yang tidak memerlukan persetujuan dari presiden.
“Memberikan atau menolak persetujuan terhadap calon duta besar yang diusulkan adalah hak berdaulat Republik Kroasia,” kata Presiden Milanovic dalam sebuah pernyataan tertulis, dikutip dari AFP pada Selasa (19/5).
Dia juga menuduh pihak Israel telah melanggar aturan tidak tertulis karena mengumumkan nama calon nominasi tersebut kepada publik sebelum persetujuan resmi diberikan.
Presiden yang berhaluan kiri ini diketahui sedang berselisih paham dengan pemerintah konservatif Kroasia, yang mengambil sikap lebih pro-Israel dan mengutuk keras serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel yang menjadi pemicu pecahnya perang Gaza.
Meskipun memiliki kekuasaan politik yang terbatas, presiden memegang tanggung jawab penuh untuk mengonfirmasi dan mengesahkan setiap penunjukan duta besar.
Rangkaian kampanye militer Israel di Gaza sejak serangan Oktober 2023 lalu tercatat telah menewaskan lebih dari 72.000 orang yang sebagian besar merupakan warga sipil, berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang diakui PBB.
Meskipun kesepakatan gencatan senjata sempat tercapai pada Oktober, wilayah Gaza hingga kini masih dicengkeram oleh serangan Israel yang terus berlanjut. Pihak militer dan Hamas juga saling menuduh satu sama lain telah melanggar gencatan senjata.
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
