Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti membengkaknya cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang Perum Bulog dan kini disebut mencapai 5,3 juta ton. Ia mengingatkan penumpukan stok tanpa tata kelola yang baik berpotensi memicu kerusakan kualitas beras hingga kerugian negara.
Politikus Golkar ini mengatakan, beras merupakan komoditas yang memiliki batas ideal penyimpanan. Menurut dia, penyimpanan terlalu lama tanpa pengendalian suhu dan kelembaban yang memadai dapat menurunkan mutu beras secara signifikan.
“Kalau stok terlalu lama tersimpan tanpa manajemen yang baik, risikonya nyata. Bisa muncul kutu, jamur, hingga penurunan kualitas,” kata Firman, Kamis (14/5).
Ia menjelaskan, beras yang disimpan lebih dari enam hingga sembilan bulan rentan mengalami penyusutan bobot dan pecah butir. Selain itu, biaya pemeliharaan gudang seperti fumigasi, listrik, dan tenaga kerja juga akan membebani keuangan Bulog.
Dia menilai stok pangan seharusnya diputar secara berkala agar kualitas tetap terjaga. Ia menyebut standar Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) juga merekomendasikan rotasi stok buffer pangan dalam rentang enam sampai sembilan bulan.
Firman menambahkan, penahanan stok beras dalam jumlah besar juga dapat memengaruhi psikologi pasar. Ketika pasokan tidak segera didistribusikan, pelaku pasar bisa membaca kondisi tersebut sebagai keterbatasan suplai sehingga harga beras berpotensi naik.
“Pasar akan menganggap stok terbatas kalau beras terlalu lama tertahan di gudang. Dampaknya harga bisa ikut terdorong,” ujarnya.
Menurut Firman, situasi tersebut dapat semakin berat apabila kualitas beras yang dilepas ke masyarakat sudah menurun sehingga konsumen beralih membeli beras premium dengan harga lebih mahal.
Selain persoalan kualitas dan harga, Firman juga menyoroti potensi kerugian negara apabila terjadi penyusutan maupun kerusakan stok. Kerugian itu, kata dia, dapat muncul dari biaya penyimpanan yang tinggi hingga kemungkinan pemusnahan beras yang sudah tidak layak konsumsi.
Di sisi lain, Firman mengaku menemukan dugaan ketidaksesuaian antara data administrasi dan stok fisik beras di sejumlah cabang Bulog. Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan tekanan pencapaian target kepada pimpinan cabang.
Firman menyebut terdapat indikasi penerbitan purchase order (PO) kepada rekanan meski barang belum sepenuhnya masuk ke gudang. Akibatnya, secara administrasi target terlihat tercapai, tetapi stok fisik di lapangan berbeda dengan laporan.
“Kalau itu terjadi, tentu sangat berbahaya karena bisa mengarah pada manipulasi data,” tegasnya.
Ia bahkan mengaku menemukan salah satu cabang Bulog yang diduga memiliki selisih data stok mencapai 4.500 hingga 5.000 ton. Karena itu, Firman meminta Bulog bersama Badan Pangan Nasional segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
Menurut dia, audit melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara stok fisik dan data administrasi di seluruh gudang penyimpanan nasional.
Firman juga mengingatkan agar pola evaluasi berbasis target tidak justru memicu penyimpangan baru di lapangan. Ia meminta pembenahan tata kelola dilakukan secara sistematis agar distribusi dan pengelolaan stok pangan nasional tetap terjaga.
