Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi (Foto: Humas Kementrans)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengatakan Program Trans Lokal di Papua bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan dan kesetaraan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan ‘Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah’ (Musrenbang RKPD) dan Otonomi Khusus Tahun 2027 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Rabu (6/5).
Lebih lanjut, Wamentrans dalam sambutan yang disampaikan secara ‘zoom’ mengatakan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) merealisasikan program kerjanya lewat lima program unggulan yakni, Trans Tuntas, Trans Patriot, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, dan Trans Lokal.
“Untuk program transmigrasi di Papua, Kementrans fokus pada Trans Lokal,” ujar Viva Yoga dalam acara yang dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, Bupati Manokwari Hermus Indou, Wakil Bupati Manokwari Mugiyono, dan para jajaran apparat pemerintah daerah di kabupaten itu.
Trans Lokal menurut Wamentrans bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan mencegah konflik sosial dan memastikan penduduk lokal memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti program pembangunan, juga untuk meningkatkan kualitas hidup warga lokal dan memperkuat kohesi sosial penduduk yang berdomisili di dalam kawasan transmigrasi.
“Kita dorong transmigran lokal sebagai motor penggerak pembangunan,” ujarnya.
Kemudian, Taramanu Tua Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat (65 KK), Kotakawau Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT (50 KK), Lagading Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan (110 KK), Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah (35 KK), Waleh Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (50 KK), dan Domande Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan (100 KK).
Di Tahun 2026 Trans Lokal hanya ada di 3 kawasan yakni di Batam, Poso, dan Halmahera Tengah.
“Untuk Pulau Papua tahun ini tidak ada Trans Lokal. Dalam Musrenbang RKPD ini bisa jadi ada aspirasi perencanaan Trans Lokal di Manokwari yang kemudian menjadi rekomendasi,” ujar Wamentrans.
Meski demikian ditegaskan ketika menyediakan kawasan transmigrasi, pemerintah daerah harus menyediakan lahan dengan status ‘clean and clear’ dari tumpang tindih dengan lahan pihak lain.
“Tidak boleh tumpang tindih dengan lahan kawasan lain. Bila terbukti sudah ‘clean and clear’, Tim Kementrans akan melakukan penilaian”, paparnya.
Dalam Musrenbang RKPD, Viva Yoga mengaku senang Kementrans telah hadir di Tanah Papua. Ia juga menyampaikan telah melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Di Prafi selain melakukan sambung rasa dengan masyarakat dan kepala suku juga meninjau rehabilitasi dan pembangunan toilet sekolah.
“Kementrans bersama dengan para tokoh, kepala suku dan adat serta masyarakat bahu membahu membangun Papua”, tuturnya.
Pembangunan yang ada tidak berbeda dengan daerah dan pulau lainnya. “Pesan Presiden Prabowo Subianto, Papua adalah masa depan Indonesia”, ucap Mantan Presidium MN KAHMI itu.
Sabtu, 25/04/2026 04:04 WIB
Kamis, 23/04/2026 06:30 WIB
