Komisi IX: Evaluasi Total Beban Kerja Tenaga Medis

Sundari | Selasa, 05/05/2026 09:31 WIB

Anggota Komisi IX DPR, Neng Eem

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem dan beban kerja dokter internship. Hal ini merespons wafatnya dr. Myta Aprillia Azmy, peserta program magang yang dilaporkan bekerja selama tiga bulan tanpa libur di RS KH Daud Arif, Jambi.

Neng Eem menegaskan bahwa laporan mengenai beban kerja yang tidak manusiawi, di mana almarhumah diduga tetap diminta bertugas dalam kondisi sakit berat, merupakan alarm keras bagi tata kelola perlindungan tenaga medis di Indonesia.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dokter Myta. Kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada ucapan belasungkawa. Harus ada investigasi menyeluruh karena ada dugaan eksploitasi kerja yang sangat serius, di mana seorang dokter magang dijadwalkan jaga malam meski dalam kondisi sesak napas berat dan demam tinggi,” ujar Neng Eem, Senin (4/5).

Neng Eem mendukung langkah Kemenkes yang telah mengirimkan tim investigasi terpadu dari Inspektorat Jenderal hingga tim ahli profesi. Namun, ia menekankan agar penelusuran tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga pada tata kelola wahana internship dan mekanisme pendampingan peserta di lapangan.

Sejalan dengan pernyataan Kemenkes, dia meminta adanya langkah tegas berupa pembekuan sementara bagi program internship jika terbukti ditemukan kelalaian atau ketidaksesuaian standar beban kerja.

“Keamanan dan kesehatan dokter muda harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai program magang justru menjadi ajang setor nyawa akibat pengabaian kondisi kesehatan peserta,” tegasnya.

Legislator asal Jawa Barat ini juga meminta kasus kematian dokter muda ini harus menjadi dasar evaluasi nasional terhadap program internship di lingkungan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Menurutnya peserta program internship harus lolos skrining kesehatan sebelum penempatan serta monitoring peserta secara berkala.

“Kami mendesak agar sistem perlindungan dokter internship diperkuat guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Jangan sampai program ini digunakan untuk merekrut tenaga kerja murah yang menjurus pada aksi perploncoan terselubung,” tegasnya.

Neng Eem juga meminta agar Kemenkes membuka hasil audit rekam medis dan pengumpulan keterangan dari rekan sejawat secara transparan kepada publik. Langkah ini untuk menghindari spekulasi yang simpang siur.

“Kita butuh sistem tenaga kesehatan yang manusiawi. Jika seorang dokter yang bertugas menjaga nyawa orang lain justru tidak terjaga nyawanya sendiri karena sistem kerja yang eksploitatif, maka ada yang salah dengan manajemen kesehatan kita,” pungkas Neng Eem.