POPSI menyelenggarakan workshop peningkatan produktivitas kelapa sawit di Kendari, Sultra (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menginstruksikan kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota memanfaatkan program peremajaan sawit rakyat dari pemerintah pusat, untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
Hal ini disampaikan dalam workshop `Meningkatkan Perekonomian Daerah 3T dengan Kelapa Sawit` di Kendari, Sultra pada Selasa (3/5) lalu, yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI).
"Dari program tersebut peningkatan produktivitas dan nilai tambah mutu dapat terwujud sehingga dapat mensejahterakan petani," kata Sumangerukka melalui sisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sultra (Asisten III), Mujahidin.
"Banyak biaya yang disiapkan pusat untuk petani, sehingga Kadin Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melihat peluang terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan petani agar dana tersebut dapat diserap," dia menambahkan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Sultra memiliki 61.150 hektare lahan perkebunan sawit. Namun, Sultra juga menjadi provinsi dengan produktivitas terendah se-Indonesia, yakni hanya 1,5 ton per hektare.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah ketidakmampuan peremajaan, kurangnya pengetahuan petani tentang praktis budidaya terbaik, dan yang paling penting adalah minimnya akses ke penyedia benih unggul bersertifikat.
Maraknya penjualan benih sawit ilegal menjadi faktor utama rendahnya produktivitas sawit di Sultra. Terlebih, daerah 3T di Kendari mencapai 13 titik dengan keterbatasan akses informasi dan infrastruktur layanan perkebunan, termasuk Kabupaten Wakatobi, Konawe Selatan, Muna, dan Konawe Kepulauan.
"Pemerintah provinsi Sultra mengucapkan terima kasih dan menyambut baik acara ini dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang diperlukan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, asosiasi, koperasi, kelompok tani, perusahaan perkebunan, sampai PKS sehingga tujuan dapat terwujud dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat di Sultra," Mujahidin menambahkan.
Pembina POPSI, Bambang, menyoroti pemanfaatan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang belum dioptimalkan oleh para pemerintah daerah terutama di Sultra. Hal ini terlihat dari rekomtek yang tidak pernah tercapai.
Dana bantuan BPDP merupakan upaya negara terkait kepedulian pelaku usaha dan masyarakat untuk turut serta membangun perkebunan yang prioritas untuk replanting, sarpras, riset, promosi memiliki porsi utama.
"Tapi dari 180 ribu hektar target sejak lama sampai saat ini belum pernah tercapai, paling besar 20 ribu hektar. Semoga dengan acara ini laju Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) yang difasilitasi oleh BPDP bisa masif sesuai rencana. BPDP tidak pernah kehabisan uang, tetapi kita sangat sulit untuk mencapai rekomtek," ujar Bambang.
Sementara itu, Ketua POPSI, Mansuetus Darto menilai bahwa Sultra memiliki potensi yang sangat besar dalam pemanfaatan kelapa sawit. Namun, pengoptimalan lahan memerlukan budidaya yang baik mulai dari penggunaan benih unggul bersertifikat.
Lebih lanjut, Darto menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki posisi strategis untuk potensi ekonomi 3T jika dapat menerapkan tiga pilar utama yaitu adopsi benih unggul bersertifikat, implementasi Good Agricultural Practices (GAP), dan penguatan kelembagaan dan kemitraan petani.
Helmi Muhansyah, Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP menyampaikan bahwa BPDP sangat terbuka untuk mendukung aktivitas petani dalam upaya peningkatan produktivitas.
"Di Sultra sangat marak penggunaan benih ilegal padahal penelitian dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menemukan bahwa sawit bisa menjadi bagian dari aktivitas peningkatan ekonomi di daerah 3T. Kita dari BPDP akan selalu support untuk kolaborasi agar dari sisi hulu rekomtek bisa cepat tercapai," ujar Helmi.
Sabtu, 25/04/2026 04:04 WIB
Kamis, 23/04/2026 06:30 WIB
