Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan negara tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur fisik.
Lebih dari itu, ia menilai pentingnya pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kita menyadari kita memiliki tugas besar untuk menghadirkan wajah perbatasan kita yang tidak terlalu jauh wajahnya dengan negara asing. Apakah itu dari sisi infrastruktur, apakah itu dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Ini bukan sekadar bagaimana kita melayani masyarakat kita, tapi merupakan etalase negara yang mencerminkan harga diri Indonesia di mata negara tetangga dan di hadapan dunia,” ujar Rifqi dalam Rapat Panja Pengawasan Perbatasan Wilayah Negara di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (21/1).
Komisi II juga menyoroti isu pelayanan publik serta persoalan tata ruang dan pertanahan di wilayah perbatasan. Masih banyak lahan di sisi Indonesia yang belum dimanfaatkan secara produktif, sementara negara tetangga telah mengelola lahannya secara maksimal.
Kondisi tersebut, menurut Rifqi, dipengaruhi oleh status kawasan hutan dan belum adanya kebijakan khusus yang mendorong pengelolaan lahan perbatasan secara produktif.
Pihaknya mencontohkan, kondisi perbatasan darat Indonesia–Malaysia. Di sana, lahan di wilayah Indonesia masih berupa hutan belantara, sementara di sisi Malaysia telah ditanami sawit dan bahkan menyerap tenaga kerja dari Indonesia.
Sehingga, tidak sedikit masyarakat sekitar lebih memilih menjadi buruh di negara tetangga. Karena di negara kita, tidak memberikan treatment kesejahteraan yang cukup.“Pendekatan-pendekatan yang multidimensi seperti ini saya kira perlu kita bicarakan di ruangan ini, agar membangun perbatasan itu tidak sekadar membangun fisiknya,” jelasnya.
Ke depan, lanjut Rifqy, dengan seizin pimpinan DPR RI, pihaknya berencana menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan kementerian dan lembaga lain di luar mitra kerja Komisi II. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan perbatasan.
Dengan kata lain Komisi II akan mengusulkan pemanggilan sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Imigrasi, serta Menteri Desa, guna memastikan koordinasi yang lebih efektif.
“Agar kemudian sinergi lintas kementerian ini mudah-mudahan bisa dijembatani oleh DPR RI agar pengelolaan perbatasan kita kedepan menjadi jauh lebih baik daripada hari ini,” demikian Politikus NasDem ini.
