Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK.
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin pada Selasa, 13 Januari 2026.
Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 oleh Kementerian Agama, yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama AIZ," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis.
Berdasarkan informasi, Aizzudin telah hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.21 WIB. Namun belum diketahui materi apa yang akan didalami penyidik kepada Aizzudin.
Diketahui, KPK telah mengumumkan dua tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Mereka adalah Yaqut Cholil dan mantan Staf Khususnya yang bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Perkara ini bermula saat Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi pada 19 Oktober 2023 lalu.
Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.
Kuota haji khusus terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Lebihnya yakni 92 persen diperuntukkan untuk kuota haji reguler.
Namun, yang terjadi justru pembagiannya dibagi menjadi 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani Menteri Agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 15 Januari 2024.
Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih.
