Para pengunjuk rasa di depan konsulat AS di Greenland (Foto: Doknet)
Ankara, Jurnas.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, kembali menyuarakan klaimnya bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali Washington, bukan Denmark.
Pernyataan kontroversial ini ia lontarkan bertepatan dengan momen berkumpulnya para pemimpin aliansi pertahanan NATO, dalam sebuah konferensi tingkat tinggi di Turki.
Sikap Trump yang mendesak AS untuk menguasai Greenland yang berstatus sebagai wilayah semi-otonom Denmark, memicu ketegangan diplomatik antara Washington dan Kopenhagen.
Padahal, kedua negara ini merupakan anggota pendiri NATO. Gesekan tersebut bahkan meluas ke seantero Eropa, meskipun belakangan sengketa ini mulai dialihkan penyelesaiannya melalui jalur diplomasi.
"Itu seharusnya dikendalikan oleh Amerika Serikat, bukan oleh Denmark," kata Trump kepada wartawan saat melangsungkan pertemuan dengan Presiden Turki, Tayyip Erdogan dikutip dari Arab News pada Selasa (7/7).
Trump mengungkapkan bahwa polemik seputar status kepemilikan Greenland ini turut memperburuk hubungan Washington dengan negara-negara sekutunya di dalam keanggotaan NATO.
"Denmark tidak menghabiskan uang untuk benar-benar membantu Greenland, tetapi itu adalah bagian yang penting bagi Amerika Serikat, dan itu dikelilingi oleh kapal-kapal China dan kapal-kapal Rusia, dan itu tidak akan terjadi," ujar dia.
"Mereka tidak akan setuju dengan hal itu, dan dengan semua uang yang kita habiskan untuk membantu mereka menghadapi Rusia," dia menambahkan.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, sebelumnya pada Juni lalu menyampaikan bahwa dialog dan komunikasi terkait persoalan ini terus dilangsungkan secara rutin setiap bulannya dengan perwakilan Denmark dan Greenland.
Ambisi Donald Trump untuk mengambil alih Greenland sejatinya bukan hal baru, melainkan telah menjadi wacana sejak masa jabatan pertamanya pada 2019.
Ketertarikan ini kembali memanas pasca-terpilihnya Trump untuk periode kedua, ketika ia secara agresif memosisikan penguasaan atas pulau tersebut sebagai kebutuhan mutlak demi menjaga keamanan nasional AS, dan membendung kekuatan militer Rusia serta Cina di kawasan Arktik.
Sikap ini berujung pada eskalasi diplomatik yang serius dengan Kopenhagen. Pemerintah Denmark beserta otoritas otonom Greenland berulang kali menolak mentah-mentah proposal akuisisi tersebut, sembari menegaskan secara terbuka bahwa wilayah kedaulatan mereka sama sekali tidak untuk dijual.
Penolakan ini sempat memicu reaksi keras dari Trump, yang meresponsnya dengan berbagai ancaman mulai dari penerapan tarif perdagangan, hingga peninjauan kembali komitmen keamanan bagi sekutu-sekutu Eropanya.
