Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani pada Rakernas I sekaligus perayaan HUT ke-53 PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1).
“Posisi partai politik di luar partai-partai kabinet pemerintah pada dasarnya adalah penyeimbang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Perannya adalah mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat,” kata dia.
Posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan. kata Puan, penyeimbang berarti hadir secara aktif menjaga arah perjalanan bangsa agar tetap setia pada cita-cita kemerdekaan.
Ketua DPR RI ini memastikan akan mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, namun PDIP juga berkewajiban mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.
"Inilah watak PDI Perjuangan sejak awal: yaitu setia pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," kata cucu Bung Karno tersebut.
Puan menambahkan, pembangunan tetap harus berjalan terus maju bagi kesejahteraan rakyat.
"Apakah karena kita tidak menjadi pemerintah, pembangunan harus berhenti? tentu saja tidak! Oleh karena itu kita harus mengawal secara kritis jalannya pemerintahan agar dari waktu ke waktu rakyat merasakan hidupnya semakin baik," ujarnya.
Tujuan PDIP menjadi Partai Penyeimbang ada tiga, yakni menjaga agar jalannya Pemerintahan Negara sesuai dengan konstitusi dan kepentingan publik, menjaga agar pembangunan nasional tetap dapat berjalan maju untuk kesejahteraan rakyat, dan memposisikan partai agar memiliki relasi politik yang strategis.
Puan juga mengingatkan kembali misi PDIP dalam membumikan Pancasila, yang intisarinya adalah gotong royong, sebagaimana pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Semangat gotong royong tersebut yang digunakan PDIP untuk membangun Indonesia.
"Pidato 1 Juni 1945 Bung Karno adalah identitas kita, DNA kita, yang akan selalu menjadi panduan kita bersama dalam berjuang untuk Indonesia," tandasnya.
