Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bentukan DPR RI menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi perdana bersama 14 perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana), Aceh, Senin (5/1). (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bentukan DPR RI menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi perdana bersama 14 perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana), Aceh, Senin (5/1).
Rapat dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, dan dihadiri para Person in Charge (PIC) dari kementerian/lembaga yang telah ditunjuk untuk bertugas langsung di Aceh.
Sebanyak 14 kementerian/lembaga yang hadir antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Satgas Jembatan, PT Telkomsel, PT PLN, Kemendikdasmen, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, serta Danantara.
TA Khalid menjelaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar pada 30 Desember 2025 lalu di Banda Aceh, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah anggota DPR RI dan kementerian/lembaga terkait, dalam rangka penanganan dan pemulihan banjir di Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.
“Para PIC yang hadir hari ini akan menjadi penghubung utama antara kementerian/lembaga dengan Satgas DPR RI dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terpadu,” ujar TA Khalid dalam keterangannya.
Dalam rapat tersebut, Satgas bersama para PIC membahas mekanisme pengumpulan, perumusan, serta pengolahan data dan laporan lapangan yang bersumber dari relawan, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak lanjut pemulihan.
TA Khalid menegaskan, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan terus mengawal koordinasi lintas sektor, memantau perkembangan di lapangan, serta memastikan seluruh rekomendasi dan program pemulihan dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat terdampak, khususnya di Aceh.
“Dengan mulai berkantornya 14 PIC kementerian/lembaga di Posko Galapana, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi langsung,” jelasnya.
Ia menambahkan pola kerja terintegrasi ini diyakini akan membuat proses pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
