Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Dok. Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Transformasi bagi DPR RI tidak bisa dilakukan secara reaktif, tetapi perlu dilakukan dengan konsistensi untuk jangka panjang dengan perencanaan menyeluruh terhadap aspek teknis maupun substansi.
Hal itu diutarakan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun" di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).
“Transformasi DPR ini betul-betul niat baik, tetapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi,” kata dia.
Untuk saat ini, menurut Puan, perubahan yang dilakukan oleh DPR adalah kebijakan moratorium perjalanan luar negeri anggota DPR tetap diberlakukan secara ketat, kecuali untuk misi diplomasi yang wajib dihadiri pimpinan DPR.
Dia pun memastikan DPR terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara objektif dan tidak memecah belah.
Politikus PDIP ini berharap hubungan DPR dan media semakin konstruktif pada 2026. Ia menyebut evaluasi fasilitas, tunjangan, dan tata kelola internal akan tetap menjadi bagian dari agenda pembenahan kelembagaan.
“Saya mohon dukungan media reportica untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik,” kata Puan.
Dia menilai kedekatan dan komunikasi yang sehat antara DPR dan wartawan diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga kualitas informasi politik di ruang publik.
“DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi perlu ruang dialog,” demikian Puan Maharani.
