Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi tinjau langsung UPT Pemasyarakatan yang mengalami banjir. (Foto: Jurnas/Ist).
Sumut, Jurnas.com- Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, tinjau langsung UPT Pemasyarakatan yang mengalami banjir. Hal ini dilakukan untuk memastikan situasi dan kondisi sekitar lokasi tersebut.
“Terdapat beberapa lapas rutan di Sumatera Utara yang. Kami terus memantau situasi khususnya lapas rutan dan LPKA yang terkena banjir, dan seoptimal mungkin memfasilitasi terhadap kerusakan yang diakibatkannya. Kami juga memastikan pelayanan dan perawatan kepada warga binaan, Anak dan tahanan tetap berjalan baik,” jelas Mashudi, saat meninjau banjir di Lapas Pemuda Langkat Sumatera Utara, Kamis(4/12).
Rutan Tanjung Pura dan Lapas Pemuda Langkat menjadi tempat pertama yang didatangi dirjenpas Mashudi. Banjir sekitar 1 meter atau setinggi lutut dewasa masih menggenangi lingkungan lapas dan rutan.
“Warga binaan yang kamar huniannya tergenang banjir kami pindahkan ke lokasi yang lebih aman. Kami pastikan pemberian makan, kesehatan dan hak lainnya tetap berjalan baik. Kami juga telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, PLN , pemda setempat serta pihak terkait lainnya, untuk mendukung pelayanan dan keamanan di lapas rutan serta LPKA tetap kondusif," tegasnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa selain Sumatera Utara, UPT Pemasyarakatan yang mengalami kebanjiran juga terjadi antara lain di wilayah Aceh dan Sumatera Barat.
Seluruh jajaran di Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) juga telah melakukan donasi untuk membantu kondisi terdampak banjir di UPT IMIPAS Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat.
“Kami mohon doanya dari masyarakat agar banjir dapat segera surut, serta kondisi Lapas, Rutan , LPKA dan Bapas yang terkena banjir dapat selalu kondusif, pelayanan dan perawatan berjalan baik, serta keamanannya,” pungkas Mashudi.
Turut serta dalam peninjauan tersebut Kepala Kantor Wilayah Ditejenpas Sumatera Utara, Direktur Kesehatan dan Perawatan, Direktur Strategi , Direktur Kepatuhan Internal serta tim Direktorat Jenderal Pemasayrakatan lainnya.
