Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan dampak terburuk dari kebijakan redenominasi rupiah. Penerapan redenominasi berpotensi memicu permainan kenaikan harga oleh para pelaku pasar jika dilakukan tanpa kesiapan teknis yang matang dari pemerintah.
"Itulah yang dikhawatirkan. Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga 280 dibulatkan 300 rupiah, maka inflatoirnya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Anggaran," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11).
Said menegaskan proses redenominasi bukan sekadar menghilangkan tiga digit nol di belakang angka rupiah, melainkan kebijakan besar yang turut membawa risiko inflasi.
Oleh karena itu, kata Said, pemerintah perlu memastikan kondisi ekonomi, sosial, serta politik dalam keadaan stabil sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
"Redenominasi itu memerlukan prasyarat. Yang pertama pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap?" kata Said.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa jika seluruh kondisi tersebut belum terpenuhi, pemerintah sebaiknya menunda rencana redenominasi dalam waktu dekat.
"Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi. Jangan dikira redenominasi itu sekedar menghilangkan tiga nol di belakang. Itu tidak hanya akan menimbulkan dampak yang inflatoir. Dampak inflatoirnya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah tidak siap," ujarnya.
Meski demikian, Said mengakui bahwa redenominasi juga memiliki manfaat, terutama dari sisi efisiensi penggunaan uang fisik.
"Ya memang sangat bermanfaat sih. Kalau 10 juta tebalnya 3 senti, nolnya tiga dibuang kan lumayan punya satu lembar," ucap Said.
Selain itu, redenominasi juga memperkuat wibawa rupiah di secara global, walaupun tidak mempengaruhi nilai tukar terhadap dolar AS.
"Enggak, enggak, enggak, tidak, tidak, tidak, tidak. Itu, redenominasi itu pada akhirnya kita menjaga wibawa rupiah, kedaulatan rupiah kita aja," tegas Said.
Sebelumnya, Istana Kepresidenan dan jajaran menteri ekonomi menegaskan bahwa rencana penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Penegasan ini disampaikan meskipun rencana tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bahwa rencana tersebut masih jauh dari realisasi. "Belum, masih jauh," kata Prasetyo dikonfirmasi terpisah.
Hal senada ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa redenominasi belum pernah dibahas dalam rapat kabinet.
