Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Tim Kunjungan, Chusnunia Chalim, menegaskan pentingnya pendampingan yang disesuaikan dengan klasifikasi desa wisatam yaitu rintisan, berkembang, dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan.
“Kita ingin dengan klasifikasi tersebut ada pendampingan yang menyesuaikan kebutuhan. Bagi desa yang masih rintisan, perlu pendampingan khusus agar tidak takut memulai dan bisa berkembang,” ujar Chusnunia saat memimpin kunjungan kerja Tim Panitia Kerja (Panja) Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI ke Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (7/11).
Ia menambahkan, pengelolaan desa wisata oleh masyarakat harus tetap mengacu pada standar profesional, mencakup aspek amenitas, atraksi, aksesibilitas, dan keamanan.
“Meskipun dikelola oleh masyarakat desa, standarnya harus tetap profesional. Karena hari ini isu keamanan menjadi perhatian penting,” imbuhnya.
Legislator dari Fraksi PKB ini juga menyoroti pentingnya menjaga keunikan dan autentisitas lokal dalam pengembangan desa wisata. “Menemukan keunikan desa wisata itu tidak mudah. Tanpa pendampingan, banyak desa yang akhirnya seperti copy-paste. Padahal kekuatan desa wisata justru terletak pada keaslian dan karakter lokalnya,” paparnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengapresiasi upaya masyarakat Wanurejo yang berhasil melakukan hilirisasi produk pertanian seperti singkong dan jagung menjadi produk UMKM bernilai tambah. “Desa ini menunjukkan bahwa hilirisasi bisa dilakukan dengan alat sederhana, tetapi hasilnya berkualitas,” ujarnya.
Menutup kunjungan, Chusnunia menekankan bahwa sektor pariwisata memiliki daya ungkit ekonomi yang besar. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dapat meningkatkan dukungan anggaran untuk penguatan manajemen dan pembangunan infrastruktur desa wisata. “Ini investasi jangka panjang bagi ekonomi rakyat,” pungkasnya.
