Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengungkapkan sejumlah program pemberdayaan yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
Menko Muhaimin menjelaskan program pemberdayaan tersebut adalah pelatihan untuk kepala keluarga miskin ekstrem langsung kerja dan reforma agraria untuk keluarga miskin esktrem.
Hal tersebut Menko Muhaimin sampaikan usai memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Rabu (5/11/2025).
“Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan di-training maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” kata Menko Muhaimin.
Selain memberikan pelatihan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem juga akan dilakukan dengan pemerintah memberikan tanah objek reforma agaria kepada keluarga miskin ekstrem.
Tanah ini diharapkan menjadi sarana pemberdayaan agar masyarakat miskin ekstrem di sektor pertanian menjadi mandiri dengan mengelola tanah secara produktif.
“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektare itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” jelasnya.
Lebih jauh, Menko Muhaimin menyatakan program ini sebagai bukti nyata perubahan paradigma pengentasan kemiskinan dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Muhaimin menyebut Kepala Negara berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang dimandatkan kepada Kemenko PM.
“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektar itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada di angka dengan 2,38 juta penduduk. Angka ini ditargetkan untuk turun hingga 0 persen pada 2026.
Adapun kedua program pemberdayaan ini akan dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
