Ini Alasan Menkeu Purbaya Enggan Bayar Utang Whoosh

Untung Subagja | Senin, 13/10/2025 19:05 WIB

Penumpang kereta cepat Whoosh. Foto: dok. jurnas

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beri sinyal enggan bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Menkeu Purbaya menyerahkan masalah utang proyek kereta cepat Whoosh kepada BPI Danantara.

Danantara, kata Menkeu Purbaya, seharusnya mampu mengelola utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara mandiri, memanfaatkan dari keuntungan yang dihasilkan.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya, Jumat (10/10/2025).

Diketahui, utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp118 triliun sebagai bom waktu bagi keuangan negara di tengah bayang-bayang krisis fiskal.

Purbaya mengatakan, utang kereta cepat Whoosh harus dikelola oleh Danantara agar terjadi pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah.

"Harusnya mereka manage (mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)," kata Mantan Ketua LPS ini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menegaskan bahwa proyek kereta cepat Whoosh tidak menimbulkan utang bagi pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan untuk merespons isu yang kerap beredar di publik mengenai utang proyek KCJB yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Suminto, status proyek KCJB adalah murni business to business (B2B) yang dikelola oleh konsorsium badan usaha.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah," tegas Suminto.