Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam acara Dialog Pilar Sosial, Camat, Lurah/ Kepala Desa Bersama Menteri Sosial di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (2/10/2025) malam (Foto: Kemensos)
Banyuwangi, Jurnas.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Penegasan itu Gus Ipul sampaikan dalam acara Dialog Pilar Sosial, Camat, Lurah/ Kepala Desa Bersama Menteri Sosial di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (2/10/2025) malam.
Dia memaparkan, melalui sistem digital yang tengah dikembangkan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), digitalisasi bansos lewat Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dirancang meminimalkan interaksi tatap muka untuk mengurangi potensi penyimpangan, meningkatkan transparansi, serta partisipasi masyarakat.
“Inilah yang sekarang sedang diperbaiki, diperkuat, dibuat konsep oleh DEN menggunakan sistem dan membangun satu platform digital. Intinya mengurangi orang ketemu orang, menghindari penyimpangan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/10).
Platform digital ini menghubungkan berbagai basis data pemerintah, mulai dari Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN hingga SAMSAT. Dengan sistem ini, data masyarakat yang sudah mendaftar diverifikasi otomatis sehingga bansos lebih tepat sasaran.
“Jadi ketika kepala desa menginput nama-nama yang layak dapat bansos, nanti yang menyeleksi sistem. Sistem ini terhubung dengan seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah,” jelas Gus Ipul.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba pertama karena dinilai paling representatif: ada daerah yang sudah siap infrastruktur digitalnya, ada juga yang masih terkendala jaringan internet. Kondisi ini sekaligus menguji keandalan Perlinsos.
Hingga kini tercatat ratusan ribu warga Banyuwangi sudah mendaftar uji coba digitalisasi bansos melalui portal ini.
“Uji coba sekarang sudah 250 ribu lebih yang daftar, karena semua diminta daftar. Cukup dengan menggunakan smartphone untuk pakai biometrik,” kata Gus Ipul.
Meski begitu, sekitar 70 persen pendaftar masih dibantu pendamping atau agen. Gus Ipul menekankan pentingnya dukungan pemerintah desa dan Pilar Sosial untuk mengedukasi masyarakat agar ke depan dapat mendaftar secara mandiri.
“Ini tugas kita untuk mau mengedukasi masyarakat agar mau berpartisipasi,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas dukungan program digitalisasi bansos di daerahnya.
“Terima kasih kami bersyukur karena Banyuwangi dijadikan pilot project, walaupun masih banyak tantangan tapi alhamdulillah secara keseluruhan transformasi digital bansos atau Perlinsos bisa berjalan baik,” kata Ipuk.
Ia menambahkan, Pemkab Banyuwangi berkomitmen melakukan pendataan calon penerima bansos secara serius dan solid untuk mendukung digitalisasi ini.
Bagus (31), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang hadir dalam acara tersebut, mengaku telah merasakan langsung manfaat Perlinsos.
“Sistem ini memudahkan kami mengetahui kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk rumah tangga desil 1 dan 2 DTSEN, kepemilikan tanah atau bangunan, bahkan perilaku berisiko seperti judi online,” katanya.
Menurutnya, pendataan ini juga lebih mudah dijangkau masyarakat karena cukup dengan hanya berbekal KTP dan smartphone saat mendaftar.
Hadir dalam acara ini Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Amania, Bupati Banyuwangi periode 2010–2021 Abdullah Azwar Anas, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian Sosial dan Pemda Banyuwangi. Selain itu juga dihadiri ratusan Pilar Sosial, camat, dan lurah/ kepala desa di Kabupaten Banyuwangi.
