Sjarief Hasan : Wacana Amandemen, Lebih Tepat Dilakukan MPR yang Akan Datang

Eko Budhiarto | Rabu, 21/06/2023 16:51 WIB

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: Humas MPR)

Palopo, Jurnas.com - Dihadapan Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. M. Judas Amir M.H beserta forkopimda Kota Palopo, Wakil Ketua MPR Sjarief Hasan, mengatakan, dalam dua tahun terakhir Majelis Permusyawaratan Rakyat sempat berwacana untuk melakukan amandemen terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945. Perubahan diperlukan, mengingat banyaknya masukan yang menghendaki adanya perubahan praktek sistem ketatanegaraaan.

Beberapa usulan perubahan, praktek ketatanegaraan, itu antara lain, penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pemberlakuan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai pengganti GBHN. Hingga usulan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, dengan tugas memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, juga meminta pertanggungjawaban kinerja presiden.

"Kami sadar, mengubah konstitusi adalah tugas MPR. Karena itu kami turun ke lapangan, menangkap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Setelah dikalkulasi, didapat kesimpulan bahwa tuntutan perubahan konstitusi, itu lebih baik dilakukan oleh periode kepemimpinan MPR yang akan datang, bukan periode sekarang," kata Syarief Hasan menambahkan.

Selain menunda amandemen, kata Syarief Hasan hasil aspirasi dari masyarakat disimpulkan, agar amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh, meliputi pasal-pasal yang ada. Pernyataan itu disampaikan Sjarief Hasan saat bertemu dan bersilaturrahim dengan jajaran Forkopimda Kota Palopo. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Walikota Palopo, Rabu (21/6/2923).

Selain masalah amandemen, Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat, itu juga menyinggung situasi politik nasional terkini, khususnya paska pertemuan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan Puan dan AHY menurut Syarief Hasan adalah hadiah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Karena hampir dua puluh tahun, hubungan keduanya nyaris beku. Dari pertemuan itu, kedua tokoh partai sepakat, siapapun yang terpilih pada pilpres 2024, semua pihak harus menerima dengan tangan terbuka.

"Dalam dunia politik, berbeda itu sesuatu yang biasa, tetapi harus tetap saling sapa serta bertatap muka. Saling bertemu untuk memperkecil perbedaan dan bertemu untuk memperbesar persamaan. Dari pertemuan itu, Puan dan AHY memberi contoh, bahwa kita adalah satu, kita adalah Indonesia, kita adalah Pancasila dan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika," kata Syarief Hasan lagi.

Syarief Hasan menampik, pertemuan AHY - Puan akan menjadi awal pecahnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), bersama PKS serta Nasdem. Karena pertemuan AHY Puan lebih bermakna untuk kepentingan jangka panjang. Pertemuan, itu tidak akan mempengaruhi koalisi perubahan."Kita saling menjaga dan percaya, kita juga akan solid bahkan tak akan lama lagi, kita akan umumkan calon presiden mas Anies," pungkasnya.