Sjarifuddin Hasan: Agar Aman, Kontestan Pilpres Harus Lebih Dari Dua Pasang

Aliyudin Sofyan | Minggu, 29/01/2023 17:37 WIB

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, mengaku prihatin mengamati suasana kurang baik yang menyertai perkembangan dunia politik jelang pemilihan presiden 2024. Beberapa pihak melakukan kampanye hitam, untuk menyerang lawan politiknya. Tak jarang, mereka juga melakukan politik pecah belah, mencaci maki, hingga menyebar fitnah.

Kasus terakhir terkait pengiriman satu karung ular kobra ke rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Jalan H. Djiran, Pinang, Kota Tangerang, Rabu dini hari (25/1/2023), patut diduka karena ada unsur politik di belakangnya. Apalagi, pada hari yang sama, Wahidin bersiap menyambut kedatangan bakal calon presiden Anies Baswedan.

Menanggapi peristiwa itu, Sjarifuddin Hasan mengatakan, ketegangan yang terjadi sekarang, ini adalah sisa-sisa perpecahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya pada 2019. Saat itu, pemilu hanya menghadirkan dua kontestan calon presiden dan wakil presiden, sehingga polarisasi nya sangat besar. Teman berantem, rumah tangga bubar, saudara tidak saling tegur, hingga tetangga marahan karena mereka memiliki pilihan politik yang berbeda.

"Situasi seperti itu tidak boleh terjadi lagi, cukup pada pemilu 2019 saja. Untuk menghindari berulangnya ketegangan akibat pemilu, kita harus memiliki calon presiden lebih dari dua orang, minimal tiga kandidat. Agar tidak terjadi polarisasi yang sangat besar seperti pemilu sebelumnya. Dan kalau masih tetap dua pasang saja, kita khawatirkan ekses negatifnya akan semakin besar," kata Syarief Hasan, disela kunjungannya ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu (29/1/2023).

Untuk mengurangi potensi munculnya akibat negatif pelaksanaan pemilu, menurut Syarief Hasan, KPU dan pihak terkait harus melakukan sosialisasi bahwa pemilu merupakan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, setiap lima tahun sekali. Karena tidak semestinya pemilu dilakukan dengan memecah belah masyarakat, menghina, mencaci maki atau bahkan menfitnah lawan politik.

Rakyat, kata Syarief Hasan harus siap menerima, apapun hasil dari perwujudan kedaulatan rakyat itu. Apapun hasilnya, menang atau kalah harus dihormati, karena itu merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dan setelah pemilu, semua harus kembali seperti sediakala. Tidak boleh ada perbedaan, apalagi hingga terjadi pertikaian serta perpecahan.

"Yang menang biarkan mereka bekerja dengan baik, memenuhi janji-janji politik yang disampaikan saat pemilu. Yang kalah, silakan menerima kekalahannya, mengevaluasi dan menyiapkan diri untuk mengikuti kontestasi berikutnya, jika masih punya keinginan memimpin bangsa," pungkasnya