DPR Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Tekan Gelombang PHK

Samrut Lellolsima | Jum'at, 26/06/2026 15:32 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mengantisipasi dan memitigasi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK.

Usai rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/6), Dasco mengatakan koordinasi antara DPR dan pemerintah akan dilakukan secara rutin agar setiap potensi PHK dapat direspons lebih cepat.

“Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi,” kata dia.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menjelaskan, koordinasi harian antara DPR dan pemerintah akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal guna memastikan langkah-langkah mitigasi berjalan efektif.

Dalam kesempatan yang sama, diumumkan bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK. Menurut Prasetyo, Satgas mulai melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia industri sebagai langkah awal mencegah gelombang PHK.

Ia menjelaskan, pemetaan tersebut akan dilakukan bersama Desk Ketenagakerjaan Polri karena penyebab PHK tidak hanya berasal dari penurunan permintaan pasar, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain.

“Ada yang memang permintaannya turun. Ada juga yang bermasalah terhadap modal. Modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah. Ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya, padahal sebetulnya perusahaan sangat sehat,” ujar Prasetyo.

Karena itu, lanjutnya, Satgas akan mengidentifikasi setiap persoalan secara rinci agar penanganannya dapat disesuaikan dengan akar masalah yang dihadapi masing-masing perusahaan.

Prasetyo menambahkan, Satgas tidak hanya akan menangani perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, tetapi juga perusahaan yang telah melakukan PHK namun belum memenuhi kewajibannya kepada para pekerja.

“Kita mitigasi satu per-satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun penyebabnya, menjadi tugas kita bersama untuk melakukan mitigasi,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta jajaran Desk Ketenagakerjaan Polri.

Melalui koordinasi intensif antara DPR, pemerintah, unsur kepolisian, dan serikat pekerja, Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan sejak dini sehingga potensi PHK dapat ditekan, sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi ketika PHK tidak dapat dihindari.