Proyeksi INDEF, Triwulan II Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5%

Aliyudin Sofyan | Jum'at, 26/06/2026 11:27 WIB

Seminar Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) bertema Menavigasi Guncangan Global Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

JAKARTA, Jurnas.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 akan melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan. 

Demikian proyeksi Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) yang mengemuka dalam seminar “Menavigasi Guncangan Global Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim,” di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Melalui keterangannya, Jumat (26/6/2026), INDEF menyampaikan bahwa pada semester 1 2026, ketahanan ekonomi Indonesia benar-benar diuji. Sejak awal tahun, bayang-bayang ketidakpastian global cenderung tinggi, mulai dari konflik geopolitik yang meluas melibatkan AS-Iran telah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, dampak dari penilaian MSCI pada pasar keuangan, kemudian disusul dengan outlook pemeringkat rating investasi yang memberi sinyal negatif, ditambah sinyal The Fed yang akan meningkatkan suku bunga acuan, membuat tekanan pada pasar keuangan, membawa Indonesia menghadapi tantangan bagi ketahanan ekonomi domestik, semakin sempitnya ruang fiskal, daya beli masyarakat hingga ke daya saing sektor riil. 

Memang pada Triwulan 1 2026, di tengah tekanan tersebut, pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen. Namun menurut INDEF, angka itu menyimpan kerapuhan. Alasannya, sumber pertumbuhan banyak ditopang konsumsi Lebaran, efek basis rendah, dan melonjaknya pertumbuhan belanja pemerintah di awal tahun. Sedangkan daya beli masyarakat mulai melemah, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang menurun dan pertumbuhan Indeks Penjualan Riil yang turun, bahkan negatif.

Kemudian Volatilitas harga pangan global dan disparitas harga antardaerah yang mencapai hampir empat kali lipat juga turut menggerus daya beli rumah tangga. Sementara itu, ruang fiskal juga semakin sempit, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun atau 45,6 persen pagu APBN hanya dalam lima bulan, dengan sebagian manfaat masih dinikmati kelompok mampu akibat skema subsidi berbasis komoditas sehingga terdapat inclusion error.

INDEF juga menilai, saat ini sektor industri juga menanggung beban berat. Dengan bahan baku yang menyumbang 86,7 persen dari total biaya produksi, seperempat di antaranya masih impor, kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok lantas terus menekan margin. Terlebih pada sektor alat angkutan, tekstil, elektronik, dan industri berbasis energi fosil paling rentan dan tertekan akibat tingginya harga energi dan gangguan rantai pasok.

Di sisi neraca perdagangan, melemahnya produktivitas dan daya saing juga tercermin pada surplus perdagangan yang merosot ke US$0,09 miliar pada April 2026, angka ini terendah sejak Mei 2020. Jika tekanan tingginya biaya ini terus berlanjut dan mempengaruhi margin usaha, risiko PHK tidak dapat dihindari. 

Oleh karena itu, INDEF menyarankan kebijakan ekonomi perlu bergerak dari pendekatan responsif menuju pendekatan transformasional: dari sekadar meredam gejolak menuju membangun ketahanan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Berikut rekomendasi INDEF:

1. Memperkuat stabilisasi makroekonomi dan kredibilitas kebijakan fiskal;

2. Melindungi daya beli masyarakat dan memperkuat kelas menengah;

3. Mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan produktif;

4. Mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM;

5. Membangun sistem ketahanan pangan yang berbasis produksi, distribusi, dan adaptasi iklim;

6. Memperkuat struktur industri dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku;

7. Mendorong diversifikasi ekspor dan integrasi rantai pasok regional.