Bamsoet Dukung Pelaksanaan Zero Discrimination Day 2023

Aliyudin Sofyan | Jum'at, 20/01/2023 13:04 WIB

Ketua MPR, Bambang Soesatyo menerima pengurus ILUNI UI di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta, Jumat (20/1/23). (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) didukung UNAIDS Indonesia serta Diesel One Solidarity Community yang difasilitasi oleh lembaga ReThinkbyAWR Strategic Partnership, akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, bersamaan dengan acara Zero Discrimination Day 2023 dalam rangka menyambut Hari Tanpa Diskriminasi Sedunia. Acara rencana diselenggarakan pada 1 Maret 2022 di Gedung Nusantara V MPR RI.

"Peserta ditargetkan mencapai 200 orang. Terdiri dari mahasiswa, pengurus organisasi kemasyarakatan, pengurus partai politik, filantropi, aparatur penegak hukum, hingga kalangan masyarakat umum lainnya. Visi acara ini untuk mendorong agar perempuan dan anak-anak pada khususnya bisa hidup di dunia yang bebas dari segala bentuk diskriminasi," ujar Bamsoet usai menerima pengurus ILUNI UI di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta, Jumat (20/1/23).

Bamsoet menjelaskan, Hari Tanpa Diskriminasi dicetuskan oleh program gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HIV/AIDS bernama UNAIDS. Diperingati sebagai upaya mempromosikan gerakan solidaritas global untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi.

"Menurut UNAIDS, selain diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS, diskriminasi seputar pendapatan, gender, usia, status, kesehatan, pekerjaan, kecacatan, orientasi seksual, penggunaan narkoba, etnis, ras, kelas, suku, dan agama juga masih menjadi masalah hingga saat ini. Ketidaksetaraan tersebut tumbuh lebih dari 70 persen dari populasi global yang memicu risiko perpecahan serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial," jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, pada Hari Tanpa Diskriminasi tahun ini, UNAIDS menentang diskriminasi yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam segala keragamannya. Sehingga bisa meningkatkan kesadaran serta memobilisasi aksi untuk mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak perempuan.

"Di Indonesia sendiri, diskriminasi dalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan masih cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terjadi peningkatan signifikan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan, dari 226.062 kasus di tahun 2020 menjadi 338.506 kasus pada tahun 2021. Komnas Perempuan juga mencatat peningkatan pengaduan mencapai 80 persen, yaitu dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021," pungkas Bamsoet.