Komisi XI DPR: Formula TKD 2027 Harus Adil dan Berpihak pada Daerah

Samrut Lellolsima | Jum'at, 26/06/2026 18:46 WIB

Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbhakun. (Foto: Dok. Berita Satu)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pihaknya akan mengawal pembahasan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan di daerah.

Misbakhun mengatakan besaran TKD 2027 hingga saat ini belum ditetapkan secara final karena masih menunggu penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR RI.

Karena itu, ia mengingatkan bahwa angka-angka yang beredar di ruang publik saat ini belum dapat dijadikan acuan sebagai keputusan akhir.

“Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Karena itu, Komisi XI akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6).

Menurutnya, pembahasan awal antara Menteri Keuangan dan DPR menunjukkan pemerintah membuka ruang agar alokasi TKD pada 2027 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, besaran anggaran tetap akan diputuskan melalui mekanisme pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR.

Misbakhun mencontohkan, dalam APBN 2026 alokasi TKD akhirnya ditetapkan sebesar Rp693 triliun setelah memperoleh tambahan Rp43 triliun dari usulan awal pemerintah. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa aspirasi pemerintah daerah tetap menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.

“Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus mendorong agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa keberpihakan APBN terhadap daerah tidak semata-mata diukur dari besaran satu pos anggaran. Menurutnya, manfaat pembangunan dapat disalurkan melalui berbagai instrumen, baik Transfer ke Daerah maupun belanja pemerintah pusat, selama hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Yang paling penting adalah masyarakat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.