Menteri Bahlil Akui Pemerintah Belum Optimal Bantu Usaha Ultra Mikro

Redaksi | Kamis, 22/12/2022 20:42 WIB

Illustrasi. Pedagan Ultra Mikro Kecil Menengah. (Foto istimewa/Jurnas)

Jakarta, Jurnas.com - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali digunakan sebagai materi kampanye semata. Belum ada keseriusan dan dukungan penuh bagi para pelaku usaha ultra mikro. Sebagai contoh , dukungan kepada UMKM bisa dilihat dari penyaluran kredit perbankan yang masih pelit. Padahal, keuangan menjadi modal utama pelaku UMKM untuk berkembang.

Hal itu, disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dalam acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) di Makassar, Kamis (22/12/2022).

"Kita ini kadang menjadikan UMKM sebagai materi kampanye ketika mau pemilihan bupati, gubernur, walikota, atau di Pemilu," ujar Menteri Bahlil, dalam keterangan tertulis, diterima di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Menteri Bahlil menegaskan, UMKM sebetulnya menjadi kunci pertumbuhan ekonomi RI dan mengatasi pengangguran di Tanah Air. Pasalnya, kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total lapangan kerja yang ada di Indonesia. "Dari total lapangan pekerjaan 131 juta di Indonesia, UMKM itu memberikan kontribusi 120 juta," ungkapnya.

Tak kalah fantastis adalah kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB), yaitu mencapai 60,3%. Dengan peran yang krusial tersebut, Bahlil menyebut UMKM sebagai pahlawan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ironisnya, masih terdapat sejumlah hambatan bagi UMKM seperti akses permodalan ke lembaga keuangan formal.

Menurut dia, berdasarkan data di tahun 2021, total kredit yang cair dari perbankan mencapai Rp6.000 triliun. Sedangkan UMKM baru bisa menikmati tidak lebih dari 18% dari total tersebut. "Saya jujur mengatakan bahwa pemerintah belum hadir secara baik untuk mengurus UMKM," tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini.