Mesjid
Jakarta - Masjid tidak boleh hanya mengandalkan sumbangan dari pemerintah. Walaupun masjid menjadi bagian dari tanggung jawab negara, tapi masjid harus belajar mandiri dengan cara memberdayakan para jamaah.
“Masjid bukan hanya tempat shalat, tapi juga menjadi sentral penggerak ekonomi umat,” kata Ketua Lembaga Ta’mir Masjid Pengurus Besar Nahdatul Ulama, KH Moh. Mansur Syaerozi pada pembukaan Rapat Kerja Pengurus Masjid Pemuda Al-Muwahidin di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12).
PDB negeri ini, kata sekaligus Pendiri Pondok Pesantren Raudatul Ulum Kencong, Jember, Jawa Timur ini, yang di kuasai pemerintah hanya 20 persen saja, sementara 80 persennya berputar di masyarakat khususnya pengusaha. “Maka lebih tepatnya mengelola keuangan masjid dari hasil pemberdayaan ekonomi umat. Jangan hanya mengandalkan proposal ke pemerintah,” tambah Mantan Ketua F- PKB DPRD DKI ini.
Pada kesempatan ini, Ketua Forum masjid perkantoran provinsi DKI Jakarta Abuzar Alghafiri memaparkan, melakukan perubahan harus dimulai dari kelas menengah yang umumnya mengisi perkantoran di wilayah perkotaan. Pria yang sempat 12 tahun bekerja di citibank ini membagi target kinerja pengurus masjid menjadi tiga komponen, idaroh (tertib administrasi), imaroh (kemakmuran jamaah), dan riayah (pemeliharaan fisik masjid).
Rapat Kerja Pengurus Masjid Pemuda Al-Muwahidin dibuka Wakil Ketua Kemakmuran Masjid Pemuda Olahraga Esa Sukmawijaya (Asdep IMTAQ Kemenpora). Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan program masjid yang bisa membawa kemaakmuran bagi masjid dan para jamaah.
