Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengecam keras adanya peristiwa pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar pada sabtu dini hari (25/9).
Tindakan ini adalah bentuk intoleransi dan radikalisme yang harus diusut dan diinvestigasi apa motifnya. Pemerintah diminta agar melakukan upaya yang nyata dan serius dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama, dan masyarakat tidak terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus ini kepada aparat penegak hukum.
“Pemerintah harus segera merespon tindakan pembakaran mimbar masjid ini dengan mengusut tuntas apa yang menjadi motifnya. Membakar rumah ibadah adalah tindakan intoleran dan berbahaya. Ini patut menjadi atensi bagi pemerintah dan seluruh warga negara bahwa keharmonisan beragama adalah salah satu kunci dalam merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Syarief Hasan.
Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa tindakan yang melecehkan simbol agama telah berulang kali terjadi. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan karena akan merusak harmoni dan toleransi beragama. Perkara ini sangatlah sensitif dan rawan memicu ketegangan di tengah-tengah masyarakat.
“Soal agama ini soal keyakinan, sangatlah sensitif. Kita tidak bisa hanya melihat peristiwa pelecehan simbol agama ini dari perspektif keamanan semata, sebab spektrumnya tidaklah personal. Menangkap pelakunya saja tidaklah cukup, melainkan harus diuraikan secara tuntas apa yang mendasari tindakan pelaku tersebut. Peristiwa di Makassar ini tidak hanya akan terbatas berimbas pada keharmonisan sosial di Makassar saja, melainkan berdampak pada keharmonisan sosial di seluruh wilayah Indonesia,” demikian menurut Syarief Hasan.
Karena itu, tugas pemerintah adalah memastikan agar peristiwa serupa tidak berulang. Pemerintah harus tegas dan nyata menjaga kondusifitas kehidupan sosial dengan melakukan deteksi dini dan mitigasi teror agar persoalannya tidak melebar dan menjadi bias.
Indonesia pernah merasakan dampak pahit dari ketegangan hidup beragama dan kita semua tentu sangat tidak mengharapkan hal itu berulang. Luka sejarah yang telah lalu cukuplah menjadi pelajaran untuk kehidupan sosial yang lebih toleran, kondusif, dan aman di hari ini dan masa depan.
“Saya percaya aparat keamanan mampu melakukan upaya cegah dan tangkal intoleransi dan menjaga keharmonisan sosial. Kepercayaan serupa yang diyakini dan diharapkan mampu dijalankan secara nyata dan serius. Sinergi pemerintah dan warga dalam menjaga keharmonisan sosial adalah kunci dalam menjaga kemajemukan di Indonesia. Toleransi dan kemajemukan ini adalah salah satu tiang penyangga berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Merusak harmoninya berarti merubuhkan sendi-sendi keberlangsungan pilar kebangsaan,” tutup Syarief.
