Senin, 26/07/2021 05:10 WIB

Rakyat Myanmar Kritik Hasil KTT Asean di Jakarta

Rakyat Myanmar melontarkan kritik terhadap hasil konferensi tingkat tinggi (KTT) Asean, yang berlangsung pada Sabtu (24/4) kemarin di Jakarta.

Presiden RI Joko Widodo hadir dalam KTT Asean di Jakarta (Foto Ist)

Yangoon, Jurnas.com - Rakyat Myanmar melontarkan kritik terhadap hasil konferensi tingkat tinggi (KTT) Asean, yang berlangsung pada Sabtu (24/4) kemarin di Jakarta.

Dikatakan, pertemuan para pemimpin Asia Tenggara dengan kepala junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing gagal memulihkan demokrasi di Myanmar, serta tak mampu meminta pertanggungjawaban tentara atas kematian ratuan warga sipil.

Sehari setelah KTT Asean yang setuju mengakhiri kekerasan di Myanmar meski tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal itu akan dilakukan, pada Minggu (25/4) hari ini, tidak ada protes langsung di kota-kota besar Myanmar. Tetapi di media sosial warganet Myanmar mengkritik kesepakatan itu.

"Pernyataan Asean adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer," kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun dikutip dari Reuters.

"Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu," tambah dia.

Sebagaimana diketahui, KTT Asean di Jakarta mennghasilkan lima poin, di antaranya mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.

Konsensus lima poin tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pernyataan ketua Asean mengatakan pertemuan itu mendengar seruan untuk pembebasan mereka.

Para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya, yang menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) telah menewaskan 748 orang sejak gerakan pembangkangan sipil massal meletus untuk menantang kudeta 1 Februari melawan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

AAPP, sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan lebih dari 3.300 ditahan.

"Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang mana pun," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media domestik Myanmar tentang kesepakatan Asean.

"Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis," lanjut dia.

Aaron Htwe, pengguna Facebook lainnya, menulis, "Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa."

Militer mempertahankan kudeta tersebut dengan menuduh bahwa kemenangan telak oleh partai Suu Kyi pada pemilihan November lalu adalah penipuan, meskipun komisi pemilihan menolak keberatan tersebut.

Pertemuan Asean adalah upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar, negara miskin yang bertetangga dengan China, India, dan Thailand dan telah mengalami kekacauan sejak kudeta. Selain protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) paralel Myanmar, yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan kelompok etnis bersenjata, mengatakan pihaknya menyambut baik konsensus yang dicapai tetapi mengatakan junta harus berpegang pada janjinya.

"Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami," kata Dr. Sasa, juru bicara NUG.

Selain Ketua Junta Myanmar, hadir pula para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan Menlu Laos, Thailand, dan Filipina.

TAGS : KTT Asean Myanmar Kudeta Militer




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :