Marlen Sitompul | Kamis, 20/10/2016 15:05 WIB
Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori
Jakarta - Pilkada DKI Jakarta 2017 disebut menjadi ancaman bagi stabilitas politik nasional. Kondisi itu perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.
Menanggapi hal itu, Anggota
Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan keamanan,
Syaiful Bahri Anshori mengatakan, dalam rangka mengantisipasi terjadinya pergolakan perpolitikan nasional, maka aparat penegak hukum harus tegas, adil, dan transparan.
"Penegak hukum harus tegas dengan aturan, sehingga jika ada pelanggaran hukum harus ditindak. KPU, Bawaslu dan Polisi jangan sampai menganak emaskan salah satu calon," kata Syaiful, kepada Jurnas.com, Jakarta, Kamis (20/10).
Sebab, kata Syaiful, Jakarta sebagai barometer nasional harus menjadi teladan bagi pelaksanaan Pilkada dan perpolitikan bagi seluruh daerah di Indonesia.
"Pilkada DKI harus menjadi contoh bagi bangsa Indonesia. Semua orang menyimak
Pilkada DKI Jakarta ini karena dianggap barometer," terang politikus
PKB itu.
Dengan demikian, lanjut Syaiful, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu akan berjalan dengan baik, jika penegakkan hukum menjadi panglima dan garda terdepan.
"Saya kira bangsa ini sudah dewasa berpolitiknya, sehingga tidak perlu ditakutkan, sejauh pelaksanaan Pilkada DKI berjalan dengan baik," tandasnya.
Hal itu menanggapi pernyataan mantan Kepala Badan Intelejen Negara (
BIN), A.M
Hendropriyono yang mengingatkan keadaan yang perlu menjadi perhatian seluruh komponen bangsa menghadapi Pilkada serentak, utamanya Pilkada DKI 2017 mendatang.
"Stabilitas politik di RI sedang mengalami gangguan, menjelang Pilkada di DKI. #PerkiraanKeadaanStrategis," tulis
Hendropriyono, dalam akun Twitter-nya @edo751945, Selasa (18/10).
Menurutnya, gangguan pada pilkada serentak akan dapat meluas di seluruh Indonesia. "Gangguan dapat berubah menjadi ancaman, bagi stabilitas nasional," lanjutnya.
KEYWORD :
Pilkada DKI Jakarta Pilgub DKI Jakarta BIN Hendropriyono PKB Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshor
