HM. Jusuf Rizal, Aktivis Buruh Pekerja dan Presiden LSM LIRA
Jakarta, Jurnas.com - Penghargaan dan penghormatan terhadap kaum buruh pekerja di Indonesia sangatlah rendah. Bahkan posisi buruh semakin dilemahkan dalam RUU Ombibus Law Cipta Kerja.
Karena itu, aktivis pekerja dan buruh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) HM. Jusuf Rizal menilai, sudah saatnya para buruh bersatu dalam sebuah wadah partai politik. Apalagi sampai saat ini belum ada satu parpol yang memiliki keberpihakan politik kepada Pekerja dan Buruh.
“Saat ini momentum tepat agar para Pekerja dan Buruh mengkonsolidasikan diri bersatu agar punya Patai Politik. Tanpa memiliki partai politik, maka posisi tawar Pekerja dan Buruh sangat lemah," tegas Jusuf Rizal di Jakarta, Senin (5/10/2020).
Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mengaku sangat miris, atas kondisi para pekerja dan buruh yang hanya menjadi objek ekploitasi untuk kepentingan politik.
Ia juga menyebut posisi buruh dan pekerja sangat lemah, karena tidak memiliki keterwakilan di DPR sebagai penyalur aspirasi untuk memperjuangkan nasib mereka.
Padahal saat pemilu legislatif maupun dalam Pilpres, dukungan dan suara para buruh pekerja selalu diperebutkan. Namun saat pakerja dan buruh butuh dukungan, justru ditinggal. Habis manis sepah dibuang.
Atas dasar inilah, HM Jusuf Rizal menghak para buruh bersatu dalam sebuah Partai Politik, yang akan menjadi wadah perjuangan untuk perbaikan nasib buruh pekerja di Indonesia.
“Saya akan memotori agar para pekerja dan buruh harus bersatu memiliki Partai Politik sebagai wadah untuk memperjuangkan nasib para pekerja termasuk di DPR. Kita tidak mau lagi sekedar menjadi alat kepentingan politik kelompok,” tegas Jusuf Rizal yang juga Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI).
Barangkali kekecewaan Jusuf Rizal terhadap kondisi politik saat ini sangat mendasar. Pasalnya, pria berdarah Madura-Batak itu pada Pilpres 2019 menjadi Ketua Tim Relawan Pekerja dan Buruh dukung Jokowi-KH.Ma’ruf Amin bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Namun setelah Jokowi-KH.Ma’ruf Amin terpilih, komitmen untuk mensejahterakan para Pekerja dan Buruh sangat lemah. Itu terbukti dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Meski para pekerja dan buruh sudah menyampaikan masukan namun tidak menjadi perhatian.
Begitu juga dengan Partai Politik di DPR. Kajian tentang keberatan para pekerja dan buruh tentan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disampaikan hanya formalitas. Mereka buta dan tuli dan menganggap remeh para pekerja dan buruh. Mereka tidak lagi menjadi penampung aspirasi rakyat dan mengabaikan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
“Para pekerja dan buruh tidak anti pembangunan dan juga tidak alergi dengan investasi. Tapi diharapkan masuknya investasi untuk kemajuan pembangunan, parbaikan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, tidak mengorbankan kesejahteraan dan masa depan pekerja dan buruh,” tegas Jusuf Rizal.
Dikatakan Pekerja dan Buruh itu lumbung suara yang efektif sebagai modal dasar membangun Partai Politik yang membela, melindungi dan Mensejahterakan kaum pekerja dan buruh. Sedikitnya ada 5 juta yang tergabung di Federasi-Federasi Serikat Pekerja. Belum yang lagi di sektor non formal.
Untuk membangun Partai Politik yang membela kepentingan rakyat, khususnya Pekerja dan Buruh masih cukup waktu untuk mempersiapkan agar dapat lolos ikut Pemilu 2024.
Jusuf Rizal, akan melakukan konsolidasi dengan para pekerja hingga ke tingkat bawah melalui Federasi Serikat maupun jaringan yang dimiliki. Ia juga akan mempersiapkan Partai Politik yang dapat menjadi kendaraan para pekerja dan buruh.
Buruh pekerja Partai Politik HM. Jusuf Rizal
