Kapal perang Inggris di Teluk Persia (Foto: AP)
Teheran, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Irak, Mohamed Ali al-Hakim, menyatakan negaranya menentang kemungkinan keterlibatan pemerintah Israel dalam misi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Teluk Persia.
Ia memperingatkan, kehadiran pasukan asing, termasuk negara-negara Barat, di Teluk Persia akan memicu ketegangan.
"Irak menolak partisipasi pasukan Zionis dalam pasukan militer mana pun untuk mengamankan lintasan kapal di Teluk Persia. Negara-negara pesisir Teluk Persia dapat bersama-sama mengamankan transit kapal," kata Hakim lewat unggahan di akun Twitternya, Senin (12/8).
"Irak berusaha mengurangi ketegangan di wilayah kami melalui perundingan damai. Sebeb, kehadiran pasukan Barat di kawasan itu akan meningkatkan ketegangan," sambungnya.
Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan, kehadiran Israel di Teluk Persia dapat memantik perang di kawasan itu, dan yang bertanggung jawab adalah AS dan Inggris
Israel Tuding IAEA Tidak Efektif Awasi Iran
"AS dan Inggris harus memikul tanggung jawab atas keberadaan ilegal rezim Zionis di perairan Teluk Persia," kata Komandan Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Alireza Tangsiri kepada jaringan berita televisiberbahasa Arab al-Mayadeen yang berbasis di Lebanon, Minggu.
"Setiap kehadiran rezim Zionis di perairan Teluk Persia adalah ilegal, karena dapat mengakibatkan perang dan konfrontasi di wilayah tersebut," sambungnya.
AS akan Umumkan Paket Sanksi Baru Rusia
Menteri luar negeri Israel, Israel Katz mengatakan pada 7 Agustus bahwa Israel akan menjadi bagian dari koalisi yang dipimpin AS untuk melindungi keamanan Teluk Persia.
Katz mengklaim, Israel bertekad menghentikan pemekaran Iran di wilayah Timur Tengah dan memperkuat hubungan Tel Aviv dengan negara-negara Teluk Persia, situs web berita Israel Ynet melaporkan.
Pada 9 Agustus, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Moussavi memandang, keterlibatan Israel dalam koalisi pimpinan-AS di Teluk Persia sebagai ancaman yang jelas bagi keamanan nasionalnya, dan berhak untuk melawannya.
"Dalam kerangka kebijakan pencegahan dan pertahanan negara itu, Republik Islam Iran memiliki hak untuk melawan ancaman ini dan mempertahankan wilayahnya," kata Moussavi.
KEYWORD :Mohamed Ali al-Hakim Iran Irak Teluk Persia
