Pansus Hak Angket KPK Dinilai Langgar UU MD3, Ini Alasannya

Jakarta - DPR dinilai telah melanggar UU MD3 terkait pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa dasarnya?

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, prosedur pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR bermasalah dan telah melanggar UU MD3.

"Kalau menurut saya, cukup dibaca saja 199 Ayat 3 UU MD3. Itu sudah jelas, bahwa proses hak angket di DPR itu salah. Soal voting yang tidak dilaksanakan," kata Feri, ketika dihubungi, Jakarta, Sabtu (1/7).

Selain itu, kata Feri, Pansus Hak Angket yang dibentuk oleh DPR tidak tipar dilakukan kepada institusi penegak hukum. Sebab, jika aparat yang sedang menjalankan tugas pro justicia dapat diangket, tentu proses penegakkan hukum yang merdeka dan independen itu akan terganggu.

"Misalnya, masa putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi mau diangket? Kan tidak mungkin. Masak polisi yang sedang menjalankan tugasnya diangket? Kan tidak mungkin," tegasnya.

KEYWORD :

Angket KPK Pansus Angket KPK Kasus e-KTP

Dibilang L0nt3 gara-gara dukung AMIN

Rusia Klaim Usir Tentara Ukraina dari Wilayah Seluas 547 Kilometer Persegi Tahun Ini

Hati Pangeran William Hancur di Tengah Perjuangan Kate Middleton Melawan Kanker

Hadapi Guinea, Elkan Bagot Dipanggil Perkuat Timnas Indonesia U 23

Calon Pemilik Everton Jadi Tersangka Penipuan Ponzi

MU Belum Rela Berpisah dengan Greenwood

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor