Lima kepala daerah terbaik versi Kemnaker
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada lima pemerintah daerah sebagai pelaksana terbaik upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Gianyar (Bali), Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Banyuwangi (Jawa Timur), Temanggung (Jawa Tengah) dan Bantaeng (Sulawesi Selatan).
Penghargaan diberikan pada acara Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak (KIBPA) yang digelar dalam rangka memperingati bulan Menentang Pekerja Anak Nasional setiap bulan Juni sekaligus memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang diperingati tiap 12 Juni. Rangkaian acara kampanye dan penghargaan dilaksanakan di halaman kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin, 12 Juni 2017.
“Penghargaan ini diharapkan memotivasi kelima daerah untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak, sekaligus menginspirasi daerah lain untuk mulai serius mengupayakan penghapusan pekerjaan anak,” kata Pelaksanan Harian (PLH) Sekretaris Jenderal Kemnaker Sugiarto Sumas yang membacakan sambutan tertulis Menaker M Hanif Dhakiri yang berhalangan hadir karena tengah mengikuti Konferensi ILO di Jenewa.
Penghargaan ini diharapkan memberikan motivasi kepada semua pemerintah daerah dalam membangun komitmen bersama agar penanggulangan pekerja anak dijadikan prioritas utama dan dimasukkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) di tiap-tiap Kabupaten/Kota.
Pemberian penghargaan kepada lima daerah tersebut mengacu pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak (PNKPA) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (PPK dan K3) dengan melakukan uji petik pendataan dan penilaian kepada dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota yang melaksanakan program Pengurangan Pekerja Anak.
Pemerintah Akan Tinjau Rencana IPO AMMAN Mineral
Hasil pendataan dan penilaian menjadi dasar dalam menentukan pelaksana terbaik Kabupaten/Kota dalam upaya Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Anak. Adapun Mekanisme pendataan dan penilaian merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dari sumber-sumber lain terkait penghapusan pekerja anak, juga merujuk pada segala program dan kegiatan daerah selama periode Juli 2015 – Juni 2016.
Dari hasil penilaian, Kabupaten Gianyar memperoleh total nilai 58, Kabupaten Kutai Kertanegara total nilai 57,5. Kabupaten Banyuwangi dengan total nilai 56,5. Kabupaten Temanggung dengan total nilai 56 dan Kabupaten Bantaeng sebagai mengantongi total nilai 55,5.
Penghargaan diterima langsung Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari, Bupati Temanggung Mulyadi Bambang Sukarno, Sekda Bantaeng Abdul Wahab dan Kadisnaker Banyuwangi, Alas Suderajat.
Hadir juga dalam kesempatan ini, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Maruli A Hasoloan, Plh Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Sugiarto Sumas, Direktur PNKPK Amri AK, Direktur JARAK Ahmad Marzuki Deputy Director ILO Michiko Miyamoto, APSI Mashudi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait
Kementerian Ketenakerjaan meluncurkan “Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak(KIBPA). KIBPA merupakan langkah strategis dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak, karena kampanye ini merupakan babak baru dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang terencana dan sistematis dimulai melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
“Pemerintah ingin mewujudkan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang berbasis kepada penghapusan pekerja anak, melalui pengintegrasian komitmen semua pemangku kepentingan yaituPemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development),” kata (Plt) Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Maruli A Hasoloan.
Melalui kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), secara keseluruhan sejak dari tahun 2008 hingga akhir tahun 2016, Kemnaker telah berhasil menarik pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan sebanyak 80.555 orang pekerja anak.
Pada Tahun 2016 pemerintah telah menarik 16.500 pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan melalui kegiatan PPA-PKH. Sedangkan pada tahun 2017 pemerintah menargetkan penarikan 17.000 pekerja anak dari seluruh Indonesia.
Pemerintah telah menargetkan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022. Pemerintah juga mendeklarasikan program “Zona Bebas Pekerja Anak” di berbagai kawasan industrial di seluruh Indonesia.
KEYWORD :Info Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri Menaker
