Rabu, 09/09/2026 14:06 WIB

Siswi Korban MBG Karo Alami Gangguan Ingatan, DPR Minta Audit Total SPPG

Samrut Lellolsima | Rabu, 09/09/2026 13:54 WIB






Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa

Anggota Komisi IX DPR RI dari F-NasDem, Nurhadi

Jakarta, Jurnas.com - Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi.

Pasalnya, salah seorang korban, siswi berusia 16 tahun berinisial Febiola Purba (FP), dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.

FP diketahui merupakan siswi kelas 2 SMK jurusan Multimedia di Kabupaten Karo. Kondisi tersebut membuat kasus dugaan keracunan MBG di Berastagi dinilai bukan lagi sebagai insiden biasa.

“Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa,” kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (9/9).

Politikus NasDem itu menegaskan, hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara tertanggal 16 Agustus 2026 menemukan sejumlah bakteri dalam sampel makanan yang telah disajikan kepada siswa.

Tiga jenis bakteri yang ditemukan yakni Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (E. coli). Sementara itu, bakteri Staphylococcus aureus juga ditemukan dalam sampel muntahan salah seorang korban.

Nurhadi menilai kondisi para korban harus menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih terdapat anak yang harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan.

“Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius, karena keselamatan dan masa depan anak tidak boleh menjadi risiko dari sebuah program pemerintah,” ujarnya.

Karena itu, Nurhadi meminta seluruh korban mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas. Penanganan kesehatan, kata dia, tidak boleh berhenti setelah gejala akut akibat dugaan keracunan dinyatakan membaik.

“Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang,” tegasnya.

Selain penanganan medis, pemerintah juga diminta membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban dan masyarakat.

Nurhadi juga mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG di Karo.

Audit tersebut, lanjutnya, harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.

“Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa,” katanya.

Dia mengingatkan agar persoalan dugaan keracunan MBG tidak berhenti sebatas pencopotan kepala SPPG.

Jika hasil investigasi dan bukti ilmiah membuktikan adanya kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, menurut Nurhadi, harus ada pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang terbukti ada kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai aturan. Sebaliknya, kita juga harus memastikan penyebabnya berdasarkan hasil investigasi dan bukti ilmiah, bukan sekadar saling menyalahkan,” ujarnya.

Nurhadi menegaskan program MBG merupakan program pemerintah yang baik dan penting. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan, terutama karena penerima manfaatnya merupakan anak-anak.

“Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya,” katanya.

Ia menekankan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program makanan bagi anak-anak.

“Prinsipnya sederhana: lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak,” tegasnya.

Sebagai mitra pemerintah di Komisi IX DPR RI, Nurhadi mengatakan pihaknya akan mendorong kasus di Kabupaten Karo menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG secara nasional.

“Sebagai mitra pemerintah di Komisi IX, kami akan mendorong agar kasus Karo ini menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan MBG secara nasional. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang,” pungkasnya.

 

 

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi IX Nurhadi NasDem program MBG keracunan makanan




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER