Presiden AS Donald Trump bersama anggota Kongres dari Partai Republik (Foto: AFP)
Washington, Jurnas.com - Sejumlah besar politisi Partai Republik yang sebelumnya menyatakan kekhawatiran atas perang melawan Iran, kini memilih untuk tidak mengambil tindakan, meskipun tenggat waktu intervensi Kongres jatuh pada Jumat (1/5).
Berdasarkan War Powers Resolution tahun 1973, Kongres wajib memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer dalam waktu 60 hari sejak konflik dimulai, namun batas waktu tersebut akan terlewati tanpa langkah hukum dari para anggota parlemen yang lebih memilih menyerahkan keputusan kepada Gedung Putih.
Pemerintahan Trump menegaskan bahwa mereka tidak memerlukan persetujuan Kongres karena menganggap perang di Iran secara teknis telah berakhir, sejak gencatan senjata dimulai awal April lalu.
Senat bahkan telah meninggalkan Washington untuk masa reses selama sepekan, setelah menolak upaya keenam Demokrat untuk menghentikan perang.
Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, juga menyatakan bahwa dirinya tidak merencanakan adanya pemungutan suara untuk otorisasi militer dalam waktu dekat.
“Saya mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan oleh para anggota konferensi kami, dan pada titik ini saya tidak melihat hal itu (pemungutan suara),” ujar Thune dikutip dari Associated Press.
Meskipun frustrasi publik meningkat akibat konflik dan lonjakan harga bahan bakar, mayoritas anggota parlemen dari Partai Republik tetap mendukung kepemimpinan perang Trump, atau setidaknya bersedia memberikan waktu lebih di tengah gencatan senjata yang rapuh.
Senator Kevin Cramer dari North Dakota bahkan mempertanyakan konstitusionalitas dari resolusi yang membatasi kekuasaan eksekutif tersebut.
“Pendiri bangsa kita menciptakan eksekutif yang sangat kuat, suka atau tidak suka,” kata dia.
Namun, tidak semua anggota Partai Republik sepakat untuk berdiam diri. Senator Lisa Murkowski dari Alaska berencana memperkenalkan otorisasi penggunaan kekuatan militer yang terbatas, jika pemerintah tidak segera mempresentasikan rencana yang jelas.
“Saya tidak percaya kita harus terlibat dalam aksi militer terbuka tanpa akuntabilitas yang jelas. Kongres memiliki peran,” ujar Lisa.
Nada serupa juga datang dari Senator Susan Collins yang untuk pertama kalinya memberikan suara bersama Demokrat guna menghentikan perang. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban mutlak bagi seorang presiden.
“Otoritas presiden sebagai panglima tertinggi bukan tanpa batasan. Tenggat waktu 60 hari bukanlah saran, itu adalah persyaratan,” kata dia.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Partai Republik Kongres AS Perang AS vs Iran Gencatan Senjata
