Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik langkah Pemerintah yang merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) tentang target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi kecil dari sebelumnya.
Dalam revisi terbaru, target EBT tahun 2025 hanya 17-19 persen, tahun 2030 sebesar 19-21 persen dan tahun 2035 sebesar 25-25 persen.
Mulyanto menyebut, Pemerintah pesimistis dan tidak siap dengan program yang seharusnya dilaksanakan. Target baru yang dicantumkan di KEN tidak sejalan dengan Program Net Zero Emision (NZE) yang ingin dilaksanakan. Target tersebut jauh dari angka yang semestinya bisa direalisasikan.
Puan Singgung Debat Cawapres di Pembekalan Caleg: Kurangnya Adab Anak Muda ke Kalangan Tua
"Penurunan target bauran EBT ini hanya sekedar kamuflase agar capaian kinerja Pemerintah terkesan berhasil atau setidaknya capaian yang diperoleh tidak terlalu jauh terpaut dengan targetnya,” terangnya kepada wartawan, Jumat (19/1).
Mulyanto menilai, hal ini serupa dengan penurunan target sambungan jargas rumah tangga dari 4 juta sambungan (SR) menjadi 2.5 juta SR. Langkah mudah “exit strategy” mencapai target adalah dengan menurunkan targetnya.
“Saya rasa itu hanya upaya artifisial saja bukan substansial, tidak mencerminkan upaya kerja keras pemerintah. Jelas kami tidak setuju dengan hal-hal seperti ini. Ini upaya yang tidak menarik dan Tidak mendidik," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mendesak Pemerintah mempertahankan target sebelumnya. Ia yakin Pemerintah dapat merealisasikan target tersebut bila melaksanakan program secara profesional dan tidak bias kepentingan.
“Letak geografis dan sumber daya alam Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan EBT. Sehingga tidak ada alasan untuk mengurangi target yang sudah dibuat sebelumnya,” demikian Mulyanto.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto Energi Baru Terbarukan EBT KEN
