Plt Direktur Mitras Dudi Kemdikbudristek, Uuf Brajawidagda (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mendorong perguruan tinggi vokasi (PTV) selalu relevan dengan pembangunan ekonomi.
Hal ini disampaikan Plt Direktur Mitras Dudi Ditjen Pendidikan Vokasi, Uuf Brajawidagda, dalam diskusi hybrid yang digelar Study Club Cempaka bekerja sama dengan Mitras Dudi Kemdikbudristek, Universitas Yarsi, dan Meeting.ai pada Selasa (14/11) di Jakarta.
"Pendidikan vokasi stay relevan. Kita beri bekal para siswa fleksibel untuk mengantisipasi perkembangan zaman," kata Uuf.
Pendidikan vokasi di Indonesia saat ini mencakup sekitar 14.000 SMK, 2.000 program studi vokasi, dan 273 politeknik dan akademi komunitas, 17.000 lembaga pelatihan dan kursus. Kehadiran lembaga vokasi ini dapat dikaitkan dengan agenda pembangunan ekonomi sehingga tetap relevan dengan agenda ekonomi nasional dan daerah.
Menurut Uuf, tiga tahun terakhir, Kemdikbudrsitek mencoba membuka sekat-sekat pendidikan vokasi. Lembaga kursus dan pelatihan memiliki program PKK dan PKW, di level SMK ada SMK Pusat Keunggulan dan pemadanan dukungan, hingga di peguruan tinggi vokasi ada matching fund. Ada pula program lain dengan membuat ekosistem kemitraan di daerah.
"Jadi, Mitras DUDI mendorong pemanfataan sekat-sekat yang makin terbuka di satuan pendidikan untuk menjadi kemitraan di daerah guna menggali potensi di daerah sehingga bisa berkontibusi di daerah," imbuh dia.
Uuf mengatakan tantangan dalam pendidikan vokasi untuk makin menarik dan berkualitas. Seperti di Singapura, politeknik diakui sebagai saos rahasia ekonomi Singapura.
Sementara itu, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan untuk menjadi negara maju, Indonesia harus meningkatkan pendapatan per kapita di atas US$13.000 dari saat ini masih US$4.000.
"Tidak mudah untuk meningkatkan menjadi negara maju karena dibutuhkan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Untuk jadi negara maju butuh pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen selama 10-15 tahun ke depan. Selama era Presiden Jokowi, pertumbuhan rata-rata lima persen. Namun, potensi untuk maju itu ada karena Indonesia punya sumber daya alam, dan bonus demografi," ujar Piter.
Agar bonus demografi mendukung pertumbuihan ekonomi, lanjut Piter, harus ada lapangan pekerjaan yang cukup, jangan terjadi ledakan pengangguran. Tiap pertumbuhan ekonomi satu persen menyerap sekitar 250.000 angkatan kerja. Jika lima persen, berarti hanya sekitar 1,25 juta lapangan kerja formal. Padahal, pertumbuhan angkatan kerja mencapai 3 juta. Bahkan, lembaga demografi UI mengatakan sudah 4 juta.
Piter meyakini pendidikan vokasi yang mengutamakan skill akan mendukung pemanfaatan bonus demografi. Namun, perlu dipastikan skill yang dimiliki lulusan selaras dengan industri.
"Bukan gekar lagi yang dikejar, tapi kemampuannya pada bidang-bidang tertentu tertentu sehingag industri mudah menyerap lulusan," ujar dia.
Direktur ASTRAtech Ricardus Henri Paul mengatakan kunci keberhasilan pendidikan vokasi yakni adanya ekosistem yang mendukung. Selain itu, berbagi keahlian dari para praktisi dan review kurikulum bersama, dan karakter juga dibentuk.
Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan keselarasan atau link and match pendidikan vokasi dan industri harus diwujudkan. Pendidikan vokasi harus memastikan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir analitis, siap untuk terus dilatih atau terus belajar, dan kuat dalam softskills yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
"Karena itu, perlu untuk dipetakan mana yang menjadi tanggung jawab institusi pendidian, transisi dari pendidikan ke dunia kerja, dan ketika di dunia kerja," tutup Fasli.
KEYWORD :Kemdikbudristek Pendidikan Vokasi PTV Uuf Brajawidagda
