Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mensinyalir rencana Pemerintah menghapus penggunaan BBM jenis Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax 92 Green tidak murni untuk kepentingan lingkungan.
Ia malah menduga ada kepentingan mafia impor bioetanol di balik rencana ini. Pasalnya, Pemerintah mengusulkan program ini berjalan pada tahun 2024, meskipun Indonesia belum memiliki pabrik bioetanol yang memadai.
"Kita patut curiga motif apa yang membuat Pemerintah akan mengimplementasikan program ini. Karena nyatanya Industri bioetanol lokal, salah satu bahan pembuatan Pertamax 92 Green, belum memungkinkan. Kalau kebutuhan bioetanol untuk produksi Pertamax 92 Green harus impor, maka sama juga bohong. Negara akan makin tergantung pada impor. Sementara masyarakat tidak memiliki pilihan membeli BBM murah," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (13/9).
Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta Pemerintah menunda pelaksanaan program ini. Ia menganjurkan Pemerintah membangun industri bioetanol dalam negeri lebih dahulu untuk menunjang produksi Pertamax 92 Green.
"Tanpa didukung industri bioetanol dalam negeri, niat Pemerintah mengganti Pertalite dengan Pertamax 92 Green hanya akan mengulang kesalahan yang selama ini dilakukan. Padahal ke depan kita harus semakin mengurangi ketergantungan pada produk impor," kata Mulyanto.
Mulyanto menegaskan Fraksi PKS DPR RI menolak rencana penggantian Pertalite ke Pertamax 92 Green pada tahun 2024. Sebab hal itu hanya akan menyisakan BBM berharga mahal bagi masyarakat.
Ia menjelasakan saat ini kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat belum pulih benar pasca-pandemi Covid-19. Masyarakat masih memerlukan BBM dengan harga terjangkau untuk menunjang kegiatan ekonomi sehari-hari.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto mafia impor Pertalite Pertamax 92 Green
