Layar TV yang menampilkan gambar file latihan militer Korea Utara selama program berita di Stasiun Kereta Api Seoul di Seoul, Korea Selatan pada 19 Oktober 2022. (File foto: AP/Ahn Young-joon)
JAKARTA, Jurnas.com - Amerika Serikat pada (AS) menuduh Tiongkok dan Rusia menghalangi tanggapan terpadu Dewan Keamanan PBB terhadap peluncuran rudal Korea Utara, termasuk upaya Pyongyang menempatkan satelit mata-mata di luar angkasa.
Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan, 13 dari 15 anggota – semuanya kecuali Moskow dan Beijing – mengutuk uji coba satelit mata-mata kedua Pyongyang dalam tiga bulan, yang menggunakan teknologi rudal balistik.
"Ini seharusnya menjadi isu yang mempersatukan kita. Namun sejak awal tahun 2022, Dewan ini telah gagal memenuhi komitmennya karena hambatan dari Tiongkok dan Rusia," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.
"Ancaman nuklir DPRK semakin meningkat, dan Rusia serta Tiongkok tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," tambah dia menggunakan inisial Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korea Utara.
Thomas-Greenfield juga mengecam kehadiran pejabat Rusia dan Tiongkok di parade militer Korea Utara bulan lalu yang memamerkan drone baru dan rudal balistik antarbenua berkemampuan nuklir.
"Mereka merayakan – merayakan – pelanggaran resolusi Dewan Keamanan dan terus memblokir tindakan Dewan Keamanan," kata Thomas-Greenfield tentang Moskow dan Beijing.
Pada Mei 2022, Tiongkok dan Rusia memveto resolusi yang memberlakukan sanksi baru terhadap Pyongyang, dan sejak saat itu, tidak ada resolusi atau deklarasi Dewan Keamanan mengenai Korea Utara yang diadopsi.
Tindakan terpadu Dewan Keamanan terakhir terhadap Korea Utara terjadi pada tahun 2017.
Perwakilan Tiongkok dan Rusia mengatakan Washington harus disalahkan atas sikap agresif Korea Utara, dan merujuk pada latihan militer AS yang sedang berlangsung dengan Korea Selatan.
Korea Utara telah lama menyatakan bahwa program nuklirnya dilakukan untuk membela diri, dan mengatakan hal yang sama juga berlaku untuk program satelitnya.
“Peluncuran satelit pengintaian kami merupakan pelaksanaan hak sah untuk membela diri guna mencegah semakin meningkatnya tindakan permusuhan militer AS," kata Duta Besar Korea Utara Kim Song.
Dia menambahkan bahwa negaranya tidak pernah mengakui resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Korea Utara.
Thomas-Greenfield menolak posisi itu.
"Kita semua tahu kebenarannya: DPRK mengutamakan paranoia dan kepentingan egoisnya di atas kebutuhan mendesak rakyat Korea Utara," kata dia.
"Mesin perang DPRK dipicu oleh penindasan dan kekejaman," tambah Thomas-Greenfield. "Ini memalukan dan merupakan ancaman besar bagi perdamaian global."
Sumber: AFP
KEYWORD :Korea Utara Amerika Serikat China Rusia
