File foto yang disediakan oleh pemerintah Korea Utara menunjukkan peluncuran roket Chollima-1 yang baru dikembangkan yang membawa satelit Malligyong-1 di Sohae Satellite Launching Ground pada 31 Mei 2023. (File foto: Korean Central News Agency / Layanan Berita Korea melalui AP)
BRUSSELS, Jurnas.com - Para menteri luar negeri dari kelompok negara demokrasi kaya G7 mengutuk kegagalan Korea Utara dalam meluncurkan satelit mata-mata pada Kamis (24/8), dengan alasan bahwa negara tersebut menggunakan teknologi rudal balistik yang dilarang.
Dalam pernyataan bersama, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa mengatakan tindakan Korea Utara menimbulkan ancaman besar terhadap perdamaian dan stabilitas regional dan internasional.
Upaya kedua Korea Utara untuk menempatkan satelit langit di orbit gagal pada hari Kamis, tiga bulan setelah satelit pertama jatuh ke laut. Negara otoriter bersenjata nuklir tersebut kemudian mengatakan bahwa mereka akan mencoba melakukan peluncuran lagi pada bulan Oktober.
Satelit itu akan dibawa ke orbit dengan roket yang menggunakan teknologi yang sama dengan rudal balistik, yang dilarang dikembangkan oleh Pyongyang berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
"Meskipun ada seruan berulang kali dari komunitas internasional, Korea Utara terus mengintensifkan tindakan eskalasinya melalui sejumlah peluncuran rudal balistik," kata para menteri tersebut.
Hal ini, menurut mereka, membuktikan tekad Korea Utara untuk memajukan dan mendiversifikasi kemampuan nuklir dan rudal balistiknya yang melanggar hukum.
"Tindakan sembrono Korea Utara harus ditanggapi dengan respons internasional yang cepat, bersatu, dan kuat, khususnya oleh Dewan Keamanan PBB," kata mereka.
Tiga anggota G7, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat (AS), merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, namun dua negara lainnya, Tiongkok dan Rusia, lebih bersimpati kepada Korea Utara.
"Kami menyesalkan pilihan Korea Utara yang mengalihkan sumber dayanya yang terbatas untuk mendanai program senjata pemusnah massal dan rudal balistik yang melanggar hukum," kata para menteri.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres kemudian mengeluarkan pernyataan melalui juru bicaranya yang mengatakan dia "mengutuk keras upaya peluncuran satelit militer lainnya".
"Setiap peluncuran yang dilakukan DPRK dengan menggunakan teknologi rudal balistik bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan," kata juru bicara Florencia Soto Nino, menggunakan inisial nama resmi Korea Utara.
"Sekretaris Jenderal mengulangi seruannya kepada DPRK untuk menghentikan tindakan tersebut dan segera melanjutkan dialog tanpa prasyarat untuk mencapai tujuan perdamaian berkelanjutan dan denuklirisasi Semenanjung Korea secara menyeluruh dan dapat diverifikasi," tambah dia.
Sumber: AFP
KEYWORD :Negara-negara G7 Satelit Mata-mata Korea Utara
