Jum'at, 26/04/2024 09:26 WIB

Anggota DPR: Data Subsidi Listrik untuk Rakyat Miskin Harus Akurat

Kami dukung upaya Pemerintah mendorong subsidi yang tepat sasaran kepada mereka yang berhak sepanjang metodologi serta data yang digunakan benar- benar akurat. Karena itu proses pemutakhiran data penerima subsidi harus dilakukan untuk menghindari ketidakakuratan data di lapangan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi listrik yang memadai untuk rumah tangga miskin dan rentan.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, alokasi subsidi harus tepat sasaran berdasarkan basis data tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang hingga kini belum pulih pasca pandemi Covid-9.

Dia juga meminta anggaran subsidi listrik yang diajukan Pemerintah bukan untuk pembelian kendaraan listrik. Karena konsumen kendaraan listrik merupakan kelompok masyarakat mampu.

"Kami dukung upaya Pemerintah mendorong subsidi yang tepat sasaran kepada mereka yang berhak sepanjang metodologi serta data yang digunakan benar- benar akurat. Karena itu proses pemutakhiran data penerima subsidi harus dilakukan untuk menghindari ketidakakuratan data di lapangan. Bila data ini tidak akurat, alih-alih ingin memberi subsidi tepat sasaran yang ada malah mencoret rumah tangga miskin dan rentan yang selama ini menerima subsidi tersebut," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (1/6).

Legislator Dapil Banten III ini mengimbau Pemerintah tidak memaksakan diri untuk mensubsidi pembelian mobil listrik untuk orang yang mampu. Apalagi dengan mengambil dari dana subsidi listrik yang ada selama ini.

“Karena subsidi adalah mekanisme negara untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, bukan ditujukan bagi orang kaya untuk membeli kendaraan mewah seperti mobil listrik,” terang Mulyanto.

Dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Selasa 30 Mei, diketahui Pemerintah mengajukan besaran subsidi listrik untuk tahun 2024 sebesar Rp 70.7 - 75.7 triliun untuk sekitar 50 juta pelanggan. Sementara pada tahun sebelumnya dianggarkan subsidi listrik sebesar Rp 70.5 triliun untuk sekitar 40 juta pelanggan.

Dalam usulannya Pemerintah mengajukan interpretasi foto rumah pelanggan sebagai kriteria dasar pemberian subsidi listrik. Apalagi diketahui lebih dari 22 juta foto rumah pelanggan bersubsidi tersebut tidak dapat diinterpretasikan.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS subsidi listrik ESDM




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :