Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman. (Foto: Dok. Pikiran Rakyat)
Jakarta, Jurnas.com - Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/3) banjir interupsi. Penyebabnya lantaran anggota Komite TPPU yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat.
Sri Mulyani diketahui tidak menghadiri rapat lantaran sedang ada kegiatan di Bali. Sejumlah anggota dewan kemudian melakukan interupsi mempertanyakan alasan ketidakhadiran mantan Direktur Bank Dunia ini. Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman salah satunya.
"Interupsi pimpinan, kami mempertanyakan kenapa ini ibu Sri Mulyani sebagai anggota Komite TPPU kok tidak hadir, padahal kita juga membutuhkan penjelasan dari beliau," kata Habiburokhman.
Harga iPhone Anjlok di Rusia
Atas hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni sebagai pimpinan rapat mengungkapkan jika ketidakhadiran Sri Mulyani karena ada kegiatan lain dalam tupoksinya sebagai Menkeu.
"Jadi ada agenda di Bali, pertemuan ekonomi yang tak bisa ditinggalkan. Tapi kan intinya ada Ketua Komite pak Mahfud ada disini," jelas Sahroni.
Tak puas atas jawaban pimpinan komisi, anggota lainnya dari Fraksi PAN Mulfachri Harahap juga memprotes alasan ketidakhadiran Sri Mulyani. Dia bahkan menilai rapat ini akan sangat mubazir akibat ketidakhadiran Sri Mulyani.
"Agendanya apa? Apa sidang bisa dilanjutkan dengan ketidakkehadiran Sri Mulyani, kalau memang akan dilakukan lagi undangan di forum yang lain, berarti rapat ini mubazir dong. Karena harus mendengar lagi pernyataan Sri Mulyani kalau dia hadir," tegas Mulfachri.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Lantaran makin memanas, pimpinan Komisi III lainnya, Adies Kadir pun menengahi dengan menjelaskan jika Sri Mulyani tidak bisa hadir lantaran memimpin rapat ekonomi dengan menteri-menteri se-ASEAN di Bali.
Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan tugas negara, dan sudah terdapat anggota komite lainnya yakni Kabareskrim dan Jampidum, maka rapat sebaiknya dilanjutkan.
“Yang penting kan hasil hari ini,” ujar Adies.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi III Menko Polhukam Mahfud MD transaksi mencurigakan Komite TPPU Kemenkeu
