Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menanggapi perbedaan pandangan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai relokasi Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.
Erick mengatakan bahwa pemerintah akan merelokasi Depo Plumpang ke lahan milik Pelindo. Sebaliknya, Luhut berpandangan bahwa pemukiman warga di sekitar depo harus dipindahkan.
"Ya biasa lah (beda pandangan)," kata Muhadjir usai meluncurkan Peraturan Menko PMK Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, di kantor Kemenko PMK Jakarta, pada Rabu (8/3).
Indonesia Kirim Bantuan Rp7 Miliar ke Vanuatu
Terlepas dari perbedaan pandangan itu, Menko PMK menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta untuk mencari alternatif, serta mempertimbangkan segala kemungkinan terkait relokasi.
Pemerintah juga mendata bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak melalui Kementerian Sosial (Kemensos), guna menghindari timbulnya masalah baru.
"Tapi kalau yang bantuan yang sifatnya kedaruratan, kemarin sudah kita drop. Mulai dari makanan cepat saji, kita buka dapur umum dari Kemensos, kemudian dari TNI/Polri saya minta juga ikut terlibat," imbuh dia.
Adapun untuk bantuan rumah, Menko PMK mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan skema, baik berupa relokasi perumahan warga maupun pemindahan Depo Pertamina.
"Itu nanti akan berimplikasi pada bagaimana, kemudian kita akan memperhatikan menghitung berbagai macam kerugian dari warga itu," ujar Muhadjir.
KEYWORD :Menko PMK Muhadjir Effedy Depo Plumpang Relokasi
