Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto dok. Humas Kemenko PMK)
JAKARTA, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan upaya menangani kemiskinan ekstrem melalui intervensi yang terpadu bisa sekaligus otomatis menurunkan prevalensi stunting.
Hal dia sampaikan pada roadshow daring Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting pada Provinsi Kalimantan Utara, Senin (6/3) bareng dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Kalau kita menangani kemiskinan ekstrem itu sebetulnya juga otomatis nanti akan menyelesaikan stunting. Karena itu, intervensinya harus terpadu dalam rangka untuk menghapus miskin ekstrim, tapi sekaligus juga penanganan stunting, sehingga jangan ditangani secara sendiri-sendiri," kata Muhadjir.
Karena itu, Muhadjir berharap para kepala desa dapat segera memvalidasi dan melaporkan kepada Kemenko PMK data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PK-BKKBN).
Dengan data yang akurat, lanjut Muhadjir, intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran dan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrim dapat diatasi secepatnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto juga menjelaskan lebih detil keterkaitan data kemiskinan ekstrem dengan stunting.
"Kami sudah memberikan kepada daerah melalui Bappeda bisa dilihat dari sini bawa masing masing ada datanya dan ini by name by address yang berisiko stunting yang mana kalau kita detilkan lagi dari data ini yaitu utamanya adalah jumlah keluarga yang memiliki baduta (bayi di bawah usia dua tahun), kemudian juga jumlah ibu hamil dan akhirnya kita hitung-hitung jumlah keluarga berisiko stunting," kata Bonivasius.
Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Harap Kemendes PDTT Tingkatkan Kapasitas Pendamping Desa
Selain itu, Bonivasius berharap anggaran dari dana desa bisa digunakan untuk program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) seperti pemberian ayam dan telur kepada keluarga yang berisiko stunting.
Angka prevalensi stunting di Kalimantan Utara sendiri turun sebanyak 5,4 persen dari 27,5 persen pada tahun 2021 menjadi 22,1 persen pada tahun 2022 menurut data SSGI 2022. Sedangkan angka kemiskinan ekstrim turun dari 0,86 persen di tahun 2021 menjadi 0,63 persen di tahun 2022.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang yang juga hadir dalam acara tersebut memaparkan berbagai kendala yang dihadapi di Kalimantan Utara dalam menangani kemiskinan ekstrim dan stunting di daerahnya.
Di antaranya SDM dan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas di wilayah perbatasan dan pedalaman, ada beberapa daerah yang hanya bisa diakses dengan pesawat terbang, terbatasnya transportasi dan komunikasi di perbatasan dan pedalaman.
"Kemudian ketiga belum adanya persamaan persepsi tentang sumber data stunting yang digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan. Yang keempat ketersediaan rumah layak huni, air bersih, dan jamban sehat di wilayah di pedalaman, perbatasan, dan pesisir yang memadai. Yang kelima kurangnya keterampilan dan tingkat pendidikan para pencari pekerjaan," jelas Zainal.
KEYWORD :Kemiskinan Ekstrem Penurunan Stunting BKKBN Muhadjir Effendy Bonivasius Prasetya Ichtiarto
