Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (Foto dok. Bawaslu RI/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berencana membuat satuan tugas (satgas) untuk mengawasi media sosial (medsos) jelang Pemilu 2024. Tim khusus itu bisa saja memidanakan pelaku terduga melakukan black campaign yang menyasar fitnah dan hoaks di medsos.
Hal tersebut, diutarakan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2022). "Bisa pidana. Kalau masih kampanye bisa pidana. Tapi kalau pun tidak masuk kampanye, kalau sudah menyasar fitnah, hoaks itu bisa dipidana," kata Bagja.
Bagja menyebut pelaku itu bisa diancam pidana menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati lantaran UU ITE, menurutnya, lebih `keras` dari Undang-Undang Pemilu. "Ada UU ITE. UU ITE itu lebih keras daripada UU Pemilu, hati-hati," katanya.
Menurut Bagja, Satgas ini ini untuk menangani hoax, hingga mencegah polarisasi. "Kami mendorong pembuatan satgas, ada Kominfo, KPU, Bawaslu dan juga cyber crime untuk meredam isu-isu di medsos yang tidak benar, yang bertentangan dengan UU, ataupun yang berpotensi untuk kemudian membuat polarisasi, kegentingan, dan lain-lain," ujarnya.
Bagja mengatakan satgas tersebut kini tengah dirumuskan. Satgas itu ditargetkan akan terbentuk pada Januari 2024. "Januari Insyallah sudah terbentuk (satgas)," ujarnya.
Bagja menyebut tantangan dalam mengawasi media sosial jelang pemilu 2024 nanti. Mendos menjadi salah satu penyebab adanya polarisasi. "Tantangan terakhir kita ke depan adalah bagaimana memantau dan mengawasi media sosial, yang kemudian membuat bangsa ini terpolarisasi Bapak Presiden," kata Bagja dalam sambutannya saat acara konsolidasi nasional Bawaslu.
"Tantangan terakhir kita ke depan adalah bagaimana memantau dan mengawasi media sosial, yang kemudian membuat bangsa ini terpolarisasi Bapak Presiden," kata Bagja dalam sambutannya.
BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen
Bagja menyebut pihaknya telah membuat program dalam mengawasi media sosial. Program itu dibuat guna mencegah adanya hoax hingga black campaign. "Ke depan kami ingin membuat sebuah program pengawasan media sosial untuk menurunkan ketegangan politisasi sara, hoax, dan black campaign. Kami harapkan ini menjadi program kita yang terpenting ke depan," katanya.
KEYWORD :
Bawaslu Rahmat Bagja satgas black campaing hoaks medsos
