Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Harris Turino. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meyakini jika Pemerintah tidak akan menaikkan Bahan Bakar Minyak subsidi (BBM subsidi). Anggota Komisi VI DPR Harris Turino Kurniawan mengungkapkan bahwa ada pembatasan penggunaan, baik dari sisi peruntukan BBM subsidi maupun pembatasan jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.
"Kalau saya pribadi, saya berpikiran tidak ada kenaikan BBM Subsidi, yang ada adalah pembatasan, siapa atau kendaraan jenis apa yang menggunakan BBM jenis subsidi," terang Harris Turino kepada wartawan, Jumat (19/8).
Pemerintah diketahui tengah menggodok rencana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite. Kenaikan ini sebagai respons atas tingginya harga minyak mentah dunia. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait rencana tersebut.
“Jika nantinya benar-benar menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah harus mengubah peraturan presiden. Pemerintah juga mesti mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat,” terang Harris Turino.
Diketahui pula, sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter.
Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter. Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp600 triliun.
Sebaliknya, jika pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.
Harris Turino yang Politikus PDIP ini menjelaskan, kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite dan Bio Solar akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena itu, langkah terbaik yang perlu ditempuh adalah dengan melakukan pembatasan jumlah BBM subsidi.
"Kalau kenaikan BBM subsidi, jenis pertalite dan biosolar, itu gejolak yang timbul di masyarakat sangat besar dan risiko politiknya juga sangat besar sehingga yang dilakukan adalah pembatasan jumlah BBM subsidi," jelasnya.
"Sekarang, untuk pertalite 23 juta kiloliter, besaran itu kalau dibiarkan seperti sekarang maka diperkirakan Oktober habis. Sehingga harus dinaikkan menjadi 30 juta kiloliter, ini kan berat sehingga harus harus dilakukan pembatasan," imbuh Harris Turino.
Legislator Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes itu menambahkan, pembatasan bisa dilakukan bagi kendaraan mewah agar tidak menggunakan BBM subsidi. Sebab memang keberadaanya tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.
Harris Turino juga mengatakan jika Komisi VI DPR sejauh ini belum mendapatkan penjelasan mengenai rencana kenaikan BBM subsidi dari pemerintah. Karena itu pula, pihaknya dalam waktu dekat mengagendakan rapat dengan BUMN, khususnya dengan Pertamina.
“Masa sidang baru kemarin mulai, kami akan mengundang Pertamina untuk masalah ini, terutama dampaknya terhadap kinerja Pertamina. Kebijakannya ada di Komisi VII, tetapi BUMN ini kan mitra Komisi VI," tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VI Harris Turino PDIP BBM subsidi Pertamina Pertalite
