Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto tidak yakin target inflasi 3,3 persen di tahun 2023 dapat terwujud bila Pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dia tegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan mempengaruhi kenaikan semua harga bahan pokok sehingga secara umum akan berdampak pada inflasi.
“Pemerintah jangan pernah sekali-kali berpikir untuk menaikan harga BBM bersubsidi bila memang sungguh-sungguh ingin mengendalikan inflasi di tahun 2022 dan menargetkan inflasi di tahun 2023 sebesar 3.3 persen,” kata Mulyanto dalam keterangan resmi yang dikirimkan ke Jurnas.com, Rabu (17/8).
Pernyataan ini dilontarkan menanggapi Pidato Presiden Jokowi dalam Pengantar APBN 2023 pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (16/8).
Anggota FPKS MPR RI ini mengatakan, mustahil target inflasi Pemerintah di tahun 2023 tersebut dapat dicapai kalau Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi memiliki pengaruh kuat dan efek berantai pada kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya secara luas,” terang Mulyanto.
Bahkan menurut laporan BPS, kenaikan harga BBM dan LPG non subsidi saja ternyata memiliki andil yang signifikan bagi kenaikan tingkat inflasi di bulanJuli 2022 lalu. Jadi apatah lagi pengaruh inflasi dari BBM bersubsidi.
Menurut Mulyanto, bila Pemerintah nekat maka diperkirakan tingkat inflasi akan semakin tidak terkendali, akan menggerus daya beli masyarakat dan membuat mereka semakin menderita.
"Sekarang saja, inflasi tahunan di bulan Juli 2022 sudah mencapai 4,94 persen, yang merupakan rekor inflasi tertinggi sejak bulan Oktober 2015. Bagaimana mungkin kita menurunkan tingkat inflasi ini menjadi 3.3 persen di tahun 2023 kalau Pemerintah masih punya niat untuk menaikan harga BBM bersubsidi," tanya Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, yang harus dilakukan Pemerintah ke depan adalah melaksanakan penghematan dan menyetop proyek-proyek yang tidak penting dan urgen seperti proyek Ibu Kota Negara baru atau Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
“Apalagi sebagaimana dilaporkan Presiden Jokowi pada Semester Satu tahun 2022 ini APBN surplus sebesar Rp 106 triliun dan neraca perdagangan selama 27 bulan beturut-turut surplus sebesar 364 triliun. Penerimaan negara ini tentu dapat digunakan untuk menambah bantalan subsidi BBM,” demikian kata Mulyanto.
Untuk diketahui, Pemerintah, sebagaimana dilaporkan Presiden Jokowi dalam Pidato Pengantar APBN tahun 2023, Selasa (16/8) di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5.3 persen, ICP sebesar 90 dolar Amerika per barel, kurs dolar sebesar Rp 14.700 dan inflasi sebesar 3,3 persen.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Mulyanto BBM bersubsidi inflasi PKS Pertalite
