Wakil Ketua Komisi VI DPR Muchammad Haykal
Jakarta - Nada keberatan muncul dari parlemen merespon keinginan pemerintah mendudukkan tenaga profesional Warga Negara Asing (WNA) di kursi direksi BUMN. Keputusan tersebut dinilai justru akan menjebak pemerintah pada kebijakan yang kontra kepentingan rakyat Indonesia. Dengan demikian secara tegas komisi VI menolak kebijakan tersebut.
"Memang tidak diatur (dalam UU). Tapi semangat kita BUMN itu kan untuk membangun Indonesia untuk rakyat," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Muchammad Haikal saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/1/2016).
Haikal menegaskan BUMN merupakan aset utama nasional. Sehingga, kata dia, terdapat resistensi ketika dibidani pekerja asing. "Ini bukan tim sepakbola lho. Kita pakai pemain asing hanya sesaat dan dampaknya terbatas," ucapnya.
Haikal mengungkapkan jika tak ada alasan bagi orang asing menduduki posisi direksi perusahaan BUMN. Jika hal itu dipaksakan, lanjutnya, justru akan menghadirkan sentimen negatif dari masyarakat.
"Melecehkan dan menyakiti. Yang pasti bukan dengan cara minta orang asing duduki BUMN. Entar sekalian saja menteri atau presidennya sekalipun kita kontrak orang bule," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mewacanakan pekerja asing menduduki jabatan strategis di BUMN. Menurut Jokowi, BUMN harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.
"Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya pada jamuan santap siang dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (3/1/2017).
KEYWORD :
TKA Asing Haikal
